Jakarta –
Dua menteri di kabinet progresif Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan nasib Badan Pendapatan Negara. Rencana pembentukan Badan Pendapatan Negara dikabarkan belum terlaksana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas Suharso Monoarfa mengumumkan Prabowo kini akan mengerahkan 3 deputi di Kementerian Keuangan. Suharso akan ditunjuk sebagai salah satu wakil menteri yang membidangi pengelolaan pendapatan negara.
Oleh karena itu, Prabowo beranggapan dirinya tidak akan membentuk Badan Pendapatan Negara di awal kerjanya.
“Iya saya kira dengan adanya wakil menteri yang membidangi pendapatan negara, tetap sama. Ya saya kira begitu (badan pendapatan negara tidak dibentuk),” kata Suharso dalam pertemuan tersebut. Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Anna (18/10/2024).
Suharso enggan berkomentar apakah pihaknya selaku perumus utama rencana nasional diundang membahas pembentukan Badan Pendapatan Negara. Dia mengatakan, hal itu bisa diminta kepada menteri baru yang dilantik Prabowo. “Kalau begitu tanyakan pada menteri baru,” ujarnya.
Menteri Perekonomian Airlanga juga mengumumkan penghapusan Badan Pendapatan Negara. Menurut dia, tunggu keputusan Prabowo nanti karena Sri Mulyan sudah mendapat 3 wakil menteri keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan Angito Abimanyu yang juga mantan anggota Kementerian Keuangan.
Sedangkan dua perwakilan Kementerian Keuangan lainnya adalah Swahasile Nazara dan keponakan Prabowo, Thomas Jivandono.
“Tunggu pengumumannya besok. Tunggu pemerintah mengumumkannya. Sebenarnya wakil menterinya ada 3, ujarnya.
Dikabarkan, Badan Pendapatan Negara tidak dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang diperkirakan akan diangkat menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN.
Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 dan terus mendukung Jokowi pada masa jabatan keduanya di kabinet progresif Indonesia.
Hingga saat ini, pemerintah berada di bawah kendali Kementerian Keuangan atas penerimaan pajak dan bea cukai.
“Tentu akan tertunda entah sampai kapan. SMI (Shri Mulyani Indrawati) tidak setuju dengan perpecahan tersebut,” ujarnya.
Beberapa hari lalu saat diundang ke rumah Presiden baru terpilih Prabowo Subianto, Sri Mulyani memberikan penjelasan singkat tentang nasib pembentukan Badan Pendapatan Negara.
Menurut Shri Mulyani, belum ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan menjadi Badan Pendapatan Negara dan menurutnya Kementerian Keuangan adalah salah satunya.
“Tidak ada. Kementerian Keuangan masih satu,” kata Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Video memperlihatkan Prabowo Sri Mulyani melantik 3 Wakil Menteri Keuangan bersama Thomas Givandono
(p/kanan)