Jakarta –
Siapa calon Menteri Pariwisata baru era Prabowo-Gibran masih menjadi misteri. PHRI juga memiliki informasi calon menteri baru.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menekankan pentingnya keputusan menteri pariwisata baru tersebut.
Menurutnya, Menpar harus bisa mengatasi berbagai permasalahan di bidang pariwisata serta memberikan dukungan kepada para pekerja dan perusahaan terkait.
“Menteri pariwisata yang tepat adalah menteri yang berani mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan semua permasalahan di industri pariwisata, menteri bisa berdiskusi dengan pejabat perusahaan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan,” kata Alan, sapaan akrabnya . , Kamis (17/10/2024).
“Kalau kita bicara pariwisata, itu hanya promosi, kecil-kecilan. Masalah industrinya besar sekali. Persaingan kita di ASEAN sangat ketat,” lanjut Alan.
Meski Indonesia berada di peringkat 32 dunia dari peringkat 22 Travel and Tourism Development Index 2024 dengan “berkelas”, namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang patut dibanggakan dari sektor industri.
Pasalnya, industri pariwisata Indonesia memang tertinggal dibandingkan negara lain dalam pasar pariwisata di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan Indonesia hanya berada di peringkat kelima.
“Yang jelas sama-sama menang. Meski kinerjanya bagus, tapi perusahaannya kurang bagus, kita tidak bisa promosikan pasar,” ujarnya.
Ia juga menggambarkan beberapa kebijakan sebagai kunci untuk meningkatkan kesehatan industri pariwisata. Misalnya, sektor perhotelan di Indonesia memerlukan kebijakan yang baik mengenai etika bisnis perhotelan.
“Kita punya aturan bisnis perhotelan di UU 10/2009 yang diturunkan menjadi PM 53. Namun undang-undang tersebut sudah tidak sah lagi di UU Cipta Kerja,” jelasnya.
Allan juga berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang memberikan pedoman penyelenggaraan perhotelan, mengingat saat ini belum ada pedoman khusus.
“SNI Hotel dan SNI CHSE ada, tapi siapa yang mau pakai?” dia bertanya.
Terkait pemekaran Kemenparekraf, Maulana meyakini pemekaran ini akan dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kedua kubu ini punya permasalahan yang serius, sehingga sebaiknya semua pihak fokus sendiri.
“Ekraf mempunyai potensi yang besar, dan jika didukung oleh industri pariwisata akan menarik,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan agar batasan tersebut tidak menghambat kerja Kementerian karena masih ada permasalahan yang belum terselesaikan.
“Jangan sampai kementerian terlalu sibuk mengurus nomenklatur padahal pemerintah ingin terus mengembangkan pariwisata,” tutup Allan. Saksikan video “Sandiaga Bicara Kriteria Baik Penggantinya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Alam” (wsw/wsw)