Jakarta –
Pada Senin (14/10), daftar kementerian Indonesia pasti bertambah berdasarkan jumlah orang yang dipanggil ke Katanigara pada Senin. Dari segi kinerja tentu akan sangat membantu Presiden dalam mengelola program-programnya. Namun, dari sudut pandang ekonom, hal ini dinilai menjadi faktor inflasi belanja pemerintah.
Hingga saat ini, belum bisa dipastikan berapa jumlah kementerian dan lembaga yang akan ditambah di era Provo. Namun yang pasti, kenaikan apa pun pasti akan menguras APBN melalui belanja sektor ini, termasuk skema baru yang dijanjikan pada kampanye pemilu lalu.
Melihat hal tersebut, Direktur Makroekonomi dan Keuangan Indef Center Rizal Touf Fikurhman menjelaskan, bertambahnya jumlah kementerian/lembaga meningkatkan kemungkinan kebocoran anggaran. Dia menekankan bahwa partisipasi seperti itu akan semakin memperburuk situasi keuangan negara.
Dibandingkan presiden sebelumnya, kementerian atau lembaganya bertambah 12 orang. maksudnya itu apa? Artinya akan menambah beban baru pada keuangan kita, pada APBN kita,” kata Rizal seperti dikutip Digital Finance, Kamis (17/10).
Gemuknya kabinet ternyata juga mempengaruhi keaslian investasi. Rizal menjelaskan, banyaknya departemen yang berpengaruh berdampak pada efektivitas kinerja pemerintahan. Ia khawatir hal ini justru memperumit waktu tunggu izin komersial
“Tentunya dengan memangkas birokrasi dengan perizinan yang memudahkan berusaha akan meningkatkan daya saing dan mempercepat investasi. Terutama dalam hal penanaman modal,” ujarnya.
Banyaknya kementerian yang kini berada di pemerintahan baru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia sudah rapuh akibat meningkatnya utang luar negeri. Namun, ada faktor lain yang dirasakan di balik merosotnya investasi: pajak.
Maklum, mulai tahun 2025 jenis pajak akan meningkat, di antaranya pajak pertambahan nilai akan meningkat dari 11% menjadi 12%. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Dijiwandono memaparkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.189,3 triliun pada tahun 2025. (Jaringan Penyiaran Asia Pasifik)
Thomas dalam rapat kerja ke-11 DRP RI dengan panitia, Senin (9), mengatakan, dengan target penerimaan pajak yang dinaikkan menjadi Rp 2.189,3 triliun (2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. /9/2024)
Lalu apa gunanya menambah jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? Ikuti komentar di komentar editorial wakil pemimpin redaksi “Keuangan Digital”
Berikutnya di Jawa Timur, malam ini akan digelar pertarungan antara tiga calon Gubernur Jatim Srikandi. Khofifa Inder Parwansa, Luluk Nur Hamida dan Risma Trai Harini akan bersaing dalam format debat mengenai visi, misi dan argumentasinya. Untuk mengetahui persiapan perdebatan dan pembagian kekuasaan ketiganya, silakan ikuti pemberitaan wartawan detikJatim di Dewan Negara Indonesia.
SunsetTalk kali ini akan memberikan pemaparan yang baik tentang komunitas multibahasa Indonesia, yaitu wadah bagi orang-orang yang memahami berbagai bahasa asing. Apa motivasi di balik kegiatan komunitas multibahasa Indonesia? Apakah ada cara untuk belajar bahasa dengan mudah? Bergabunglah dengan Fajar Tripardana, Koordinator Regional Multilingual Indonesia Cabang Jakarta untuk mengobrol sebelum matahari terbenam.
Ikuti beragam berita ekonomi, bisnis, dan pasar sebelum penutupan hari di IHSG. Semua informasi ini dapat diakses di website dan media sosial Diticcom
DetikSore, bukan sekedar hore (pergi/pergi).