Jakarta –
Otoritas Pengawas Keuangan (BPK) melaporkan mampu menghemat dana masyarakat sebesar Rp13,66 juta pada semester I tahun 2024. Penghematan tersebut bersumber dari tabungan kas negara, serta penghematan belanja negara akibat dan koreksi yang dilakukan. pasokan listrik. / kompensasi.
Direktur BPK Isma Yatun dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024), mengatakan, “BPK mampu menghemat dana masyarakat sebesar 13,66 triliun pada semester I tahun 2024”.
Secara rinci dijelaskan, penghematan dana masyarakat tersebut berasal dari usulan penempatan kas negara sebesar Rp11,09 miliar dan penghematan belanja negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp2,57 juta.
Hal ini sesuai dengan hasil ujian yang tertuang dalam ringkasan hasil ujian semester I tahun 2024 yang disampaikan kepada administrasi DPR RI pada Selasa (22/10) melalui surat Direktur BPK nomor 139/S/ I/9/2024 tanggal 30 September 2024.
IHPS I Tahun 2024 merupakan laporan ringkasan 738 hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, meliputi 700 LHP keuangan, 3 LHP operasional, dan 35 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).
IHPS juga membeberkan hasil pemeriksaan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dipantau atas rekomendasi yang dikeluarkan pemeriksaan, pemantauan pembayaran kompensasi kerugian negara, dan pemantauan penggunaan penyidikan, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli .
Berdasarkan hasil pengujian Laporan Keuangan Masyarakat Pusat (LKPP) tahun 2023, BPK memberikan pendapat baik tanpa pengecualian (WTP) untuk 79 LKKL dan satu LKBUN serta pendapat wajar kecuali (WDP) untuk empat LKKL.
Sementara itu, dari 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, 493 pemda mendapat pemberitahuan WTP, 48 pemda mendapat pemberitahuan WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 pemda mendapat daerah tidak menerima pemberitahuan (TMP), dan 2 pemerintah daerah mendapat pemberitahuan khusus (TW).
BPK juga mengkaji laporan keuangan empat perusahaan lainnya, yaitu LK Laporan Tahunan Bank Indonesia, LK Penjamin Simpanan, dan Perusahaan Pengelola Keuangan Haji dan WTP. Sedangkan LK Badan Keuangan (OJK) 2023 sudah menerima pemberitahuan WDP.
Hasil tindak lanjut rekomendasi audit tahun 2005 hingga pertengahan tahun I-2024 menunjukkan 78% rekomendasi ditindaklanjuti.
Usulan BPK akan berdampak lebih besar apabila ada kerja sama, dukungan dan komitmen DPR sebagai mitra utama BPK untuk bersama-sama mengawasi lingkup tanggung jawab pengelolaan keuangan publik, ujarnya. , jelas Isma Yatun.
IHPS I 2024 juga menyoroti peran BPK dalam perbaikan pengelolaan keuangan publik, termasuk identifikasi penyimpangan dan dampaknya sebesar R1,55 miliar dan Rp644 miliar.
Isma Yatun menyimpulkan: “BPK juga telah memberikan langkah-langkah praktis terhadap permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah.”
Tonton videonya: Jokowi serukan upaya penghematan uang rakyat, kata UU pengambilalihan
(bantuan/ed)