Batavia –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi ekonomi internasional BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) tidak akan menghalangi proses bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan tersebut.
Airlangga mengatakan seluruh anggota OECD mengetahui bahwa Indonesia adalah negara netral atau non-diversifikasi.
“Ya, kita negara netral dan itu dipahami seluruh anggota OECD,” kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Batavia Pusat, Rabu (30/12/2024).
Terkait kelanjutan OECD, Airlangga menyatakan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann berencana bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan dokumen kesepakatan awal pada November 2024, dokumen ini akan memuat penilaian kesesuaian secara independen. peraturan di Indonesia untuk menggunakan standar yang ditetapkan oleh OECD.
“Mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal OECD juga menulis surat kepada Pemerintah Negara Bagian untuk meminta waktu bertemu dengan Prabowo,” jelasnya.
Sebelumnya, niat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah diumumkan dalam surat resmi. Surat tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada KTT BRICS+ di Kazan beberapa hari lalu. Indonesia ingin bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara-negara Selatan lainnya.
Melalui Instagram @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri peluncuran Portal Akses OECD. Website digital ini merupakan platform pendekatan Indonesia dalam menelusuri proses menjadi anggota penuh OECD.
“Proses bergabung dan menjadi anggota penuh OECD memerlukan reformasi struktural dan pembenahan 242 badan OECD yang mencakup seluruh kementerian dan lembaga,” tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dalam proses bergabung dengan pemerintah ini, harus ada sepak bola diplomatis penuh. Dia mengatakan bahwa semua kementerian dan lembaga harus ikut serta dalam kampanye mereka. (rd/rd)