Jakarta –
Presiden Prabowo Subiano akan menerima anggaran belanja sebesar Rp3,621 triliun dari APBN pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo mendapat pengeluaran sebesar Rp3.621.313.743.500.000.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Undang-undang tersebut dirancang pada masa jabatan terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subiano memproyeksikan defisit anggaran lebih dari Rp 616 triliun.
Defisit anggaran ini menjadi tantangan yang dihadapi Prabowo. Defisit ini merupakan akibat langsung dari kebijakan fiskal agresif yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya.
“Defisit anggaran ini merupakan akumulasi utang yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis pada masa Presiden Jokowi. Proyek-proyek tersebut memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun beban pembiayaan utang kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru,” kata Hardjuno Vivoho, Senin (28/10/2024).
Harjuno menjelaskan, untungnya kebijakan fiskal cenderung ekspansif karena pembangunan infrastruktur besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan pinjaman untuk membiayai beberapa proyek yang tidak menggunakan APBN.
“Pinjaman ini memberikan leverage bagi pembangunan infrastruktur, namun dampak jangka panjangnya kini terasa dalam bentuk defisit anggaran,” tambahnya.
Defisit sebesar Rp 616 triliun pada tahun 2025 sebagian akan ditutupi oleh utang.
“Ini bukanlah kebijakan yang bisa segera diubah. Presiden Prabowo mewarisi posisi fiskal yang sudah terbebani utang. Meski mulai mengelola anggaran pada tahun 2025, namun kebijakan yang diambil pemerintahan sebelumnya masih signifikan mempengaruhi kinerja keuangan ruang pemerintahan baru,” kata Harjuno.
Meski demikian, Harjuno optimistis pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah preventif untuk mengatasi situasi tersebut.
Dalam rapat kabinet pertama setelah menjabat, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, khususnya dalam memantau potensi kebocoran anggaran dan korupsi.
“Hati-hati, ini sudah ditegaskan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan terarah, tanpa kebocoran dan korupsi,” kata Harjuno mengomentari pernyataan Prabowo dalam pertemuan tersebut.
(fdl/fdl)