Jakarta –
Sri Mulyani Indrawati kembali menceritakan kiprahnya sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani membahas mengenai jumlah kementerian dan organisasi (K/L) baru.
Menurut dia, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Anggaran (DIPA) tahun 2024 dan 2025 (TA) harus direstrukturisasi.
“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, maka perlu dilakukan penataan kembali Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA sisa TA 2024 dan TA 2025,” ujarnya dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati , Rabu (23/10/2024).
Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi merupakan pekerjaan besar karena harus dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini tentunya harus dilakukan untuk mendukung agenda utama Prabowo.
“Ini merupakan tugas besar K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kami berupaya memastikan berbagai program Presiden dan Wakil Presiden dapat segera dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip. tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Sri Mulyani meminta komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Bendahara Negara juga mengatakan, Kementerian/Lembaga baru harus lebih berupaya dalam menjalankan tugasnya.
“Dalam hal ini kami Kementerian Keuangan akan mendukung penuh. Bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dan badan baru perlu kerja ekstra luar biasa,” tutupnya.
(ada / gambar)