Jakarta –
Kurang dari dua pekan setelah dilantik, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafeed langsung menghadapi ujian pertama untuk mengakhiri perjudian online (Judol). Sayangnya, permasalahan sebenarnya datang dari oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi).
Meutya Hafid melanjutkan perang game online yang terjadi pada era Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Teknologi di kabinet Merah Putih. Usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 21 Oktober lalu, ia mengungkapkan tiga tugas prioritas yang harus diselesaikan dalam 100 hari, yaitu keamanan digital, kesetaraan internet dan ramah anak, serta game online.
“Sesuai perintah, saya berusaha memenuhi beberapa keinginan selama saya di Komisi I dan sebelumnya, antara lain keamanan digital, ada yang ditanggapi dengan serius, lalu judal (judi online), perang melawan pinjol ilegal,” kata Meutya. pada Senin (21/10/2024) di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta.
Namun tujuan tersebut justru digagalkan oleh oknum pegawai Komdigi Bina Judol yang seharusnya memblokir situs judi online agar masyarakat tidak bisa mengaksesnya, malah membiarkan pegawai ilegal Komdigi Bina Judol tersebut terus melanjutkan dan mengambil keuntungan.
11 orang termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap terkait kasus Judal (Judal) online. Bukannya memblokir, pegawai Komidigi ‘mengelola’ situs game online. Polri menyebut penyidik masih memeriksa pegawai Komdigi tersebut dan kasusnya sudah memasuki tahap penyidikan resmi.
“Terkait salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) masih dilakukan pemeriksaan,” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoudo Visnu Andiko kepada wartawan, Kamis (31/10). .
“(Sebanyak) 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada warga sipil dan ada yang Komdigi, ada pula ahli Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Sim Indradi kepada wartawan. , Jumat (1/11).
Namun Ade Ari tak merincikan angka dan berapa jumlah tersangka yang dipekerjakan di Komdigi. Ade mengatakan, ada tersangka yang masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Polisi mengatakan para tersangka sebenarnya berupaya memantau dan memblokir situs perjudian online. Namun, mereka melampaui wewenangnya sehingga mereka tidak menahannya. “Mereka diberi kewenangan untuk membuat website perjudian online, memeriksa website perjudian online. Kemudian diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran,” kata Ade Ari, tindakan pemblokiran itu benar-benar ‘membangun’.
Polda Metro Jaya juga menggeledah ‘kantor satelit’ pegawai Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (1/11). Tersangka pegawai Komdigi pun diproduksi. Pegawai tersebut mengaku harus memblokir 5.000 situs judi online. Namun, dengan lebih dari 1.000 situs yang benar-benar ‘dibangun’, hal tersebut tidak menjadi penghalang.
“Berapa rata-rata hasil kloningnya?” Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade bertanya kepada Ari Shyam Indradi saat pencarian tersangka. “5.000 pak,” jawab salah satu tersangka.
“5.000 situs web? Tapi berapa banyak yang diblokir?” tanya Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Rowan.
“Tergantung setelah mendaftar pak. Dari 5.000 situs itu tergantung diblokir atau tidak pak, karena ada yang bisa mengakses, ada juga yang tidak,” kata tersangka. “Apa katamu?” tanya AKBP Rowan.
“Umumnya 4.000 sar, sisanya 1.000 sar “pertanian”,” jawab tersangka.
Polisi kemudian menanyakan apa tujuan pengembangan situs tersebut. Tersangka mengatakan situs itu akan dilindungi dari halangan. “Palsu? Apa maksudmu?” tanya Ade sambil bangun.
“Jangan sampai menghalangi, Pak,” curiganya. Tersangka mengaku menerima Rp8,5 juta dari setiap situs judi online yang ia langganan. “Setiap website harganya sekitar Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan.
Karyawan tersebut mengaku bekerja di toko tersebut tanpa sepengetahuan Kommadigi. Tersangka mengaku membangun situs judi online atas kemauannya sendiri. Kantor itu direklamasi
Kantor tersangka juga digeledah. Beberapa anggota Jatanras Polda Metro Jaya juga mengambil wadah berwarna putih bertutup oranye. Di dalam wadah tersebut, Anda dapat melihat tumpukan layar monitor komputer di dalamnya.
Dari hasil penggeledahan tersebut, Combes Ade menjelaskan, ada beberapa barang bukti yang disita. Dia mengatakan, barang bukti yang disita adalah laptop pribadi masing-masing tersangka yang merupakan pegawai Komdigi.
“Beberapa laptop pribadi disita dari tersangka,” jelas Ade Ari.
Ade Ari mengungkapkan, penggeledahan ini dilakukan untuk mengetahui proses dan cara kerja para tersangka terkait situs judi online yang akan diblokir. Termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh website pada hari itu, kemudian melakukan pengecekan dan kemudian memblokirnya, kata Ade Ari.
Ironisnya, pegawai Komdigi malah menandatangani pakta integritas
Ironisnya, seluruh pegawai Komdigi bersikeras untuk membuat perjanjian integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau judi slot. Ditandatangani pada 25 Juli 2024 pada masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Sebanyak 5.928 karyawan telah berjanji untuk tidak mengikuti permainan ilegal tersebut.
“Sebanyak 5.928 pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menandatangani perjanjian integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau perjudian slot. Artinya, 100% masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menandatangani perjanjian integritas, Kamis (25/7/2024) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Aryaduta Jakarta. Pencegahan kegiatan perjudian dan/atau perjudian slot kata Budi dalam sosialisasi.
Pegawai Kominfo – kini dikenal dengan Komdigi – diberikan teguran tegas hingga pemecatan jika kedapatan terlibat perjudian online. Ironisnya, dalam waktu tiga bulan, polisi menangkap pegawai Kommadigi yang kini berstatus tersangka.
Terkait dengan situasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang Upaya Mendukung Pemberantasan Penindakan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. (Komdigi).
Terkait situasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024. Menurut Meutya, pemberitahuan ini merupakan langkah maju dan wujud komitmen Komdigi dalam meniadakan perjudian online. Ruang Lingkup Internal Kementerian.
Menkominfo menginstruksikan seluruh pegawai Komdigi untuk menerapkan dan menaati Pakta Integritas penghapusan aktivitas perjudian online. Perjanjian integritas mencakup penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun di luar pekerjaan yang ditandatangani oleh karyawan mulai Juli 2024.
“Karyawan ChemcomDigi dilarang berkomunikasi, mempengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan konten perjudian online,” tegasnya dalam siaran pers, Jumat (1/11/2024).
Menkominfo menekankan, tim Kemkomdigi semuanya bersinergi dan berkomitmen dalam pemberantasan perjudian online. Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola game online, perlu kolaborasi, sinergi dan komitmen penuh tanggung jawab dari seluruh warga Kemkomdigi, kata Meutya.
Komdigi akan dengan leluasa memberikan informasi akurat kepada masyarakat mengenai perkembangan terkait pemberantasan perjudian online melalui website Komdigi dan saluran publik lainnya. Arahan ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak perjudian online, jelasnya.
Menteri Komdigi Metya Hafid mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan dukungan terhadap upaya Polri mengusut kasus pegawai Komdigi yang terlibat dalam pengoperasian perjudian online.
“Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Pemberantasan perjudian online adalah tugas utama kami,” tegasnya dalam keterangannya kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (01). /11). /2024) malam.
Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, Kementerian Komunikasi dan Teknologi mengklaim telah memberitahukan 187 ribu situs untuk memfasilitasi perjudian online. Menurut Menteri Meutya, operasi ini merupakan kinerja terbesar dalam penghentian akses situs judi online dalam kurun waktu 10 hari.
“Sepuluh hari setelah dia (Presiden) dilantik, 187.000 situs (tersedia).
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Menteri Meutya sepakat mendukung penuh diakhirinya perjudian online di Indonesia. “Beliau memberi perintah langsung terhadap pengelolaan perjudian online. Setidaknya kita akan terus memperkecil kesenjangan bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan di dunia maya, termasuk perjudian online,” ujarnya. Simak Videonya: Komdigi Judol Tangkap Pegawai yang Datang Tangkap Bandar Judi” (fyk/fyk)