Batavia –
Guna meningkatkan kualitas dan validitas penyampaian data guna memudahkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyampaian, pelaporan, dan akses data dalam Surat Edaran Ditjen Perhubungan.
Rencana yang diterbitkan oleh Divisi Ditjen Perhubungan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kepentingan dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk memandu tindakan strategis dan bertanggung jawab.
Selain itu, surat edaran ini merupakan langkah awal pelaksanaan program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar sistem dapat berjalan dengan baik atau memenuhi kondisi saat ini dan kebutuhan pembangunan di masa depan.
Standardisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyediakan informasi pengelolaan yang diperlukan secara cepat, jelas dan terstruktur, kata Lollan Pandjaitan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. dalam tulisan pers pada Rabu (06-11-2024).
Dengan menyajikan data yang representatif, tambah Lollan, unit kerja dapat membagi datanya secara seragam dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.
“Penerapan standar ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memungkinkan seluruh unit operasional Direktorat Jenderal Humas dapat dengan mudah mengumpulkan data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive,” ujarnya.
Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses laporan yang disesuaikan dengan format PowerPoint, untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.
Ditegaskan juga bahwa melalui sistem ini semua pihak dapat memahami data secara sama sehingga mengurangi penafsiran yang berbeda-beda.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas informasi dalam proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
Sistem pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam menyusun rencana yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang terorganisir dan terkumpul dengan baik, para pemimpin dapat memahami isu-isu strategis di sektor transportasi laut dan menjadikan kebijakan publik lebih responsif,” kata L. Lollan.
Di sisi lain, pengumpulan data yang lebih sederhana memungkinkan pemangku kepentingan memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi laut yang efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan tidak hanya bermanfaat bagi internal organisasi, namun merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan masyarakat di sektor transportasi laut cukup sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (naik/naik)