Jakarta –
Usai menjadi orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (perempuan). Total ada 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pejabat di luar Kementerian Koordinator.
Fadil Hassan, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan hal ini. Ia berpendapat, dengan banyaknya anggota kabinet, tidak akan ada momentum di berbagai bidang dalam dua tahun ke depan.
“Size itu penting dari segi kapasitas, dengan kabinet yang super tebal, kalaupun Prabowo sendiri bisa mengatur berbagai program dan ingin gerakan cepat, pasti dalam setahun, dua tahun kekuasaan politiknya akan melambat,” kata Fadil dalam diskusi publik. program yang disiarkan secara online pada Selasa (22/10/2024).
Ia juga menyoroti masalah koordinasi dan kebijakan yang tumpang tindih. Menurut dia, pembentukan badan koordinasi dan kementerian baru menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. Memang permasalahan koordinasi antar kementerian/lembaga sudah muncul sejak era Jokowi.
“Saat ini di kabinet Jokowi, permasalahan utama yang dihadapi para menteri yang mendorong berbagai program dan kebijakan adalah masalah koordinasi presiden sebelumnya. Dengan terbentuknya kabinet super gemuk dan kementerian koordinasi baru, saya tidak bisa membayangkan. pimpinan badan ini adalah koordinator “Banyak yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain di bidang pemberdayaan masyarakat, kementerian koordinasi. Cabangnya juga ada wilayah PMK dan sebagainya. Ya, ini adalah domain yang tumpang tindih.
Senada, Ekonom Senior INDEF Navir Messi mengatakan, sebagian besar menteri keuangan yang diganti di kabinet Prabowo dipenuhi wajah-wajah lama era sebelumnya. Mengingat hal tersebut, Khayamanna Dhima dipastikan akan berkembang di berbagai bidang di masa depan. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau kita lihat komposisi kabinet di perekonomian ini, saya rasa tidak akan berbeda, padahal kita menilai para menteri yang bekerja di sektor perekonomian ini sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendongkrak kinerja perekonomian. Pengaturan ini memberikan banyak dorongan untuk pertumbuhan,” katanya.
Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan menimbulkan dampak buruk seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi.
Dia menekankan perlunya pemberantasan pengangguran dan kemiskinan segera. Sebab, saat ini masih terjadi fase PHK sehingga jumlah pengangguran semakin hari semakin bertambah.
“Setiap hari kita mendengar lapangan kerja semakin berkurang, lapangan kerja semakin berkurang, makanya kabinet baru mengarahkannya ke arah yang benar karena itu menjadi landasan lapangan kerja dan kemajuan ekonomi untuk penanaman.”
Simak Video: Prabowo di Kabinet Gemuk: Negara Kita Kakak!
(RRD/RRD)