Jakarta –
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat hingga di bawah 5% pada kuartal III-2024, yang bisa menjadi lingkaran setan jika tidak dikelola dengan baik. Pasalnya, perlambatan ini diperkirakan akan terus menggerus perekonomian Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
CEO Segara Research Institute Peter Abdullah mengatakan salah satu cara paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperbaiki lingkungan investasi dalam negeri. Karena itu
Sebab, kata dia, peningkatan investasi ini secara langsung bisa membuka lapangan kerja baru. Dimana lapangan kerja baru dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara langsung dapat meningkatkan daya beli.
Peningkatan daya beli akan menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Hingga akhirnya roda perekonomian Indonesia akan terus berputar dalam siklus perbaikan.
“Pemerintah harus tegas mendukung lingkaran setan ini, kemiskinan bisa diputus. Ya, melalui investasi harus ada upaya untuk mendorong lebih banyak investasi hingga pada akhirnya menciptakan lapangan kerja,” kata Peter kepada detikcom, menulis, Kamis (11/7/2024).
“Kesempatan kerja memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi yang baik,” lanjutnya.
Peter berpendapat salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan. Karena pada akhirnya sistem kerja ini menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi pertimbangan para investor ketika hendak berinvestasi di Indonesia.
Makanya di era Pak Yokawi (masa Presiden Joko Widodo), Pak Yokawi sangat bertekad untuk mengundangkan UU Cipta Kerja yang tujuan sebenarnya adalah memperbaiki lingkungan investasi, kata Peter.
Mengapresiasi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memperbaiki lingkungan investasi di Indonesia, Peter mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (KC) yang mengubah atau membatalkan beberapa peraturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah. untuk meningkatkan.
“Memang banyak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja, termasuk UU kemarin yang sebagian besar terkait dengan ketenagakerjaan. Ini memang perlu ditingkatkan, justru menjadi motor penggerak pemerintah untuk berbenah agar UU Ketenagakerjaan bisa terlaksana dengan lebih baik. Benar-benar menjadi motor penggerak untuk memperbaiki lingkungan investasi kita, jelas Peter.
“UU Ketenagakerjaan kita sudah lama dinegosiasikan dan disahkan, namun dampaknya terhadap investasi kita masih sangat kecil, masih kecil. Keputusan Mahkamah Konstitusi saat itu memotivasi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan.” “Undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja sehingga peraturan ini benar-benar bisa disahkan dan kemudian bisa berdampak pada perbaikan iklim investasi di Indonesia,” tutupnya.
Senada dengan itu, Direktur Institute of Economic Development and Finance (INDEF) Tawheed Ahmad juga merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan investasi dalam negeri untuk memutus lingkaran setan yang melemahkan perekonomian Indonesia.
Sebab, ia juga meyakini dengan adanya investasi maka akan tercipta lapangan kerja baru dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya.
Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong iklim investasi tersebut adalah dengan memperbaiki ICOR (incremental capital output ratio) sebagai parameter makroekonomi yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dan tambahan output (output).
“Saya pikir banyak upaya harus dilakukan untuk meningkatkan investasi,” katanya. Ya, syarat investasinya adalah mengurangi ICOR”.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspor untuk mempertahankan produksi dalam negeri.
“Kedua, menurut saya banyak upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian melalui infrastruktur dan sebagainya,” jelas Tawheed. Karena jika kita fokus pada sumber daya manusia dalam jangka panjang, kita tidak boleh meninggalkan infrastruktur.”
Lanjutnya: “Ketiga, suka atau tidak suka, kita harus membuka ruang pasar yang lebih besar dan luas untuk ekspor produk jadi.”
Sementara itu, Kepala Ekonom Permath Institute of Economic Research (PIER) Josua Pardede mengatakan pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Misalnya saja pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada sektor manufaktur seperti energi dan transportasi. Sebab, kata dia, langkah tersebut bisa menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak daya saing Indonesia.
Kemudian, kata dia, pemerintah juga bisa mensubsidi beberapa barang penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu, daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, bisa tetap terjaga.
“Memberikan subsidi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menunjang daya beli masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengalami tekanan daya beli,” jelas Josua.
Selain subsidi, Josua meyakini pemerintah juga dapat memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau menerapkan insentif tertentu yang dapat mendukung daya beli keluarga.
“Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan keringanan pajak pada beberapa pengeluaran untuk merangsang konsumsi di sektor-sektor yang menyusut seperti peralatan rumah tangga dan pakaian,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan investasi pada proyek infrastruktur strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab langkah ini secara langsung bisa membuka lapangan kerja baru.
“Pemerintah dapat meningkatkan investasi pada proyek-proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada industri konstruksi dan penciptaan lapangan kerja.
Tonton video: Potensi pertumbuhan ekonomi awal di era Probov-Gibran
(fdl/fdl)