Jakarta-
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, hingga saat ini sumber daya kelautan Indonesia banyak yang dicuri oleh pihak asing. Jadi komoditas pasir laut yang diekspor baru dibuka untuk benih lobster yang dilarang ekspor.
“Pencuriannya bukan hanya pasir, lobsternya juga dicuri. Lobsternya setengah mati (diawetkan), ibarat obat,” kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).
“Saya tidak tahu persis angkanya berapa, tapi sekitar 300-500 juta benih terbang ke negara tetangga. Saya ke sana dan ada ratusan ribu industri, mereka sudah besar dan struktur industrinya sudah terbentuk” , katanya.
Menurut dia, situasi ini menimbulkan beberapa kerugian bagi RI. Mulai dari hilangnya sumber daya alam, rusaknya industri nasional hingga hilangnya mata uang asing negara.
“Kita mau jualan terus, bagaimana kita bisa terus menjual barang selundupan? Negara tidak akan mendapat untung. Ini anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar masyarakat mendapat sesuatu,” ujarnya.
Diakui Trenggono, untuk mengatasi permasalahan pencurian ini, KKP telah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk memantau dan menangkap kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai hasil laut lainnya.
Meski upaya tersebut masih kurang, namun masih banyak kapal asing yang terus berupaya memasuki perbatasan laut Indonesia untuk kembali melakukan pencurian tersebut. Belum lagi, dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini, tampaknya belum bisa melakukan pengawasan menyeluruh terhadap perairan Indonesia.
“Kita kerjasama dengan kepolisian, kita kerjasama dengan TNI AL, dan berapa kali teman-teman kita melihat kita melakukan penangkapan. Tapi apakah mereka berhenti? Belum, saya harus jujur,” ujarnya.
“Kenapa pertemuan seperti itu tidak bisa kita adakan? Di daerah kita dari Sabang sampai Merauke hanya ada 30 kapal, anggaran operasionalnya tidak bisa 100% 24 jam dan masih 100% manual (pengawasan),” Trenggono dikatakan. Tetap.
Ia akhirnya merasa perlu adanya terobosan kebijakan di bidang teknologi pemantauan perairan Indonesia yang diterapkan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini, ia berharap setiap jengkal wilayah perairan NKRI dapat terpantau secara digital dengan baik, sehingga dapat membantu proses pemantauan secara keseluruhan.
“Ini yang kita coba dengan kebijakan ocean big data yang harus kita terapkan di periode baru ini. Kita berharap tahun depan bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa terpantau, termasuk (pencurian data). ) pasir,” jelasnya.