Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) bersiap memberikan insentif kepada transmigran yang ingin pindah ke daerah lain. Ini adalah salah satu fungsi utama Kementerian Imigrasi dalam mempromosikan kesetaraan ekonomi dan pembangunan.
AHY mengatakan Kementerian Imigrasi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur karena peran strategisnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk membuat beberapa program transmigrasi khususnya untuk migrasi ke Indonesia Timur.
Kementerian Imigrasi akan membantu percepatan pembangunan ekonomi di banyak daerah, termasuk Indonesia bagian timur, sehingga program keimigrasian dapat direncanakan dan dilaksanakan, kata AHY di Kementerian Imigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024). . )
AHY berharap kehadiran Kementerian Imigrasi dapat mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan juga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat yang sudah ada.
Kementerian tersebut dipulihkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan kementerian ini sejalan dengan visi dan misi Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. AHY mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi nyata namun sulit untuk dikembangkan.
Kami berharap kerja sama antarkementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah ini.
“Kami berharap kerja sama antara Kementerian Imigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat termasuk ATR/BPN dapat mempercepat proses pemukiman kembali sehingga masyarakat dipastikan akan pindah. Tapi justru sebaliknya yang ada di sini adalah keamanan, karena infrastruktur pendukungnya tidak hanya untuk kehidupan, siap untuk bekerja dan produktif,” kata AHY.
Menurutnya, para transmigran merupakan sosok patriot karena harus ada keinginan dan kesadaran bahwa pindah ke suatu daerah tidak hanya bersifat fisik tetapi juga diperlukan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya fokus meningkatkan keterampilan para transmigran melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan perumahan dan lahan.
Selain itu, pihaknya juga memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia mengikuti program difusi tersebut. Pembangunan infrastruktur dipercepat dengan mengintegrasikan kawasan transmigrasi dengan pusat-pusat perekonomian agar tidak terisolasi.
“Harus ada insentif yang baik dalam arti ada harapan baru dan masyarakat bisa bersemangat untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumah atau kotanya. Ini peran negara, peran pemerintah, termasuk Kementerian Imigrasi. Tentu untuk membangun harapan, jika ada penghidupan atau pekerjaan dan pendapatan yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ppiketrans) Danton Ginting Munthe mengatakan, pihaknya masih mendalami insentif apa yang paling tepat untuk ditawarkan kepada para transmigran tersebut.
“Tentunya kami akan memberikan bantuan perumahan, lahan tanaman kering seluas 2 hektar untuk setiap kepala keluarga. Kemudian peningkatan kapasitas bagi calon transmigran melalui pelatihan. Kemudian perbekalan selama berada di tempat relokasi, khususnya asuransi jiwa selama 1 tahun,” kata Danton. . , saat bertemu di tempat yang sama.
Menteri Imigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagar mengatakan yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir tentang status transmigran yang masih dipandang sebelah mata sebagai masyarakat marginal.
Termasuk juga permasalahan sosial di sekitarnya. Sejumlah daerah di Papua bagian selatan, antara lain Nunukan, Kalimantan Utara, Mamuzu, Sulawesi Barat, dan Merauke menjadi sasaran strategis transfer tersebut.
“Mereka adalah para patriot yang bekerja untuk negara dalam hal ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudian mereka bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya, misalnya mereka tinggal di kota besar dan tidak punya pekerjaan pasti akan lebih banyak lagi. Konflik dan kesenjangan sosial akan tinggi,” kata Ifthita.(shc/hns).