Jakarta –
Direktur Jenderal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie, saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok, mulai menjajaki peluang kerja sama dengan perusahaan di Tiongkok. Hal ini mencakup dua hal, pertama, kemungkinan kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang diusung oleh Prabowo.
Kedua, menjajaki peluang kerja sama dengan perusahaan perikanan di Tiongkok dalam upaya meningkatkan nilai ekspor produk nelayan Indonesia. “Kami melihat potensi untuk membantu pemerintah Indonesia menggalakkan program-program luar biasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga (mencapai) target pertumbuhan ekonomi (secara bertahap) 8 persen,” kata Anindya dalam keterangannya, Sabtu (11/9/2024).
Terkait program pemerintah membangun 3 juta rumah murah setiap tahunnya, Anindya bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusuma dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah menuntaskan tugas tersebut. kunjungan ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultan teknologi konstruksi milik pemerintah Tiongkok, pada Kamis (11/07). “Melalui kunjungan ini, kami menjajaki bagaimana sebaiknya kita memikirkan mengenai financing (pembiayaan) dan engineering (pembuatan peralatan manufaktur) untuk pengaturan kerja sama guna mempercepat atau mempercepat upaya (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun,” jelas Anindya. Anindya meyakini program ini merupakan program pemerintah yang sangat handal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menciptakan swasembada perumahan.
“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) sungguh merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya. Pada kesempatan lain, Anindya bersama Hashim yang juga merupakan adik Presiden Prabow, pada Jumat (11/08) menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan perekonomian sektor perikanan.
Hal ini berdasarkan penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet bagi UMKM Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan serta bagi UMKM lainnya.
“Sebagai bagian dari pencairan 6 juta rekening nelayan dan petani oleh Pak Prabowo, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan nelayan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya ke China,” ujarnya.
“Pada saat yang sama, bagaimana kita bisa menghadirkan kemampuan teknologi sebanyak aset kapal atau kapal ikan Tiongkok untuk meningkatkan produksi nelayan kita,” lanjut Anindya.
Anindya berharap ada regulasi yang tepat yang bisa membantu para nelayan menggunakan kapal penangkap ikan berteknologi modern. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal tersebut, para nelayan bisa digaji dengan cara mengekspor produk perikanan seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan juga rumput laut, sehingga bisa menggantikan rekan kerja mereka di China. “Beli kapal di China bayar pakai ikannya,” kata Anindya.
Ia melihat dengan kerja sama tersebut otomatis galangan atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan semakin berkembang. Meski awalnya menggunakan produk China, namun ke depan kita berharap tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga semakin membaik. “Jadi mudah-mudahan semua ini menjadi sesuatu yang membawa manfaat sebelum Anda melanjutkan perjalanan ke AS hingga Peru, Brazil, dan Inggris,” tutupnya. (ily/hns)