Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan mengkaji ulang standar operasional prosedur (SOP) yang membolehkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempromosikan situs perjudian online. Penilaian ini pun tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangkanya.
Ada 10 pegawai Komidigi yang “membangun” situs judi online untuk memblokir dan mengambil keuntungan dari perlindungan situs terlarang tersebut. Sementara Meutya memecat pegawai Komdigi yang menyalahgunakan kekuasaannya secara tidak jujur.
“Kami membuka pintu. Saya pikir itu hal yang paling penting. Dan itu yang diminta Kapolri sejak awal. Buka pintunya dan kami akan membukanya selebar mungkin. Silakan dicek di area yang dibutuhkan. Berapa lama mau diperiksa dan 10 orang itu sudah diusir Meutya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (18
Ia menambahkan, Komdigi sedang mengevaluasi SOP yang ada agar petugas Komdigi dapat mengetahui apakah ada situs judi online yang diblokir atau tidak.
“Mungkin ada lebih banyak orang. (sebagai tersangka) padahal kami juga sedang memeriksa SOP. Kalau ada yang melanggar SOP, mungkin ada lagi. Dengan berat hati kami hentikan,” kata Mutya.
Selain kasus tersebut, Meutya Hafid usai dilantik menjadi Menteri Perhubungan dan Teknologi di Kabinet Merah Putih. Struktur organisasi Komdigi juga mengalami pembenahan. Sejumlah direksi dipisah agar lebih fokus tanggung jawabnya. Namun ada juga yang digabungkan menjadi satu.
Sekadar informasi, saat masih bernama Kominfo, ia memiliki empat instansi: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Surat dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP)
Selain perubahan dari Kominfo menjadi Komdigi, direktur dan tugasnya juga mengalami perubahan. Yang mana saat ini adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pemantauan Ruang Digital dan Direktorat Komunikasi Massa dan Media Umum.
“Kami juga sedang memperbaiki strukturnya. Jadi mari kita lihat apakah struktur tersebut cocok untuk melakukan kontrol maksimal. Ada struktur baru dengan CEO yang khusus membawahi ruang digital agar lebih terkonsentrasi dan tata kelola yang lebih terkonsentrasi akan lebih efisien,” ujarnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Tersangka menyalahgunakan kewenangannya dan meminta uang ke situs judi online yang tidak menyimpan dana, maka akan diblokir.
“Semua uang yang disetor Dua minggu akan dihapus dari daftar. Setelah daftar situs dibersihkan, AK R akan mengirimkan daftar situs atau daftar situs yang diduga perjudian online untuk diblokir,” jelas direkturnya. Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya, menurut detiknews
Salah satu tersangka utama yang berinisial AK sendiri berhasil dijemput di Komdigi namun gagal lolos. Soalnya dia masih aktif dan mempunyai kewenangan untuk membuka dan menutup situs judi online.
Dari penelusuran mendalam polisi, ditemukan adanya standar operasional prosedur (SOP) baru yang mengatur kewenangan AK untuk membuka blokir situs Judol agar AK bisa bergabung dengan tim pemblokiran di Komdiga.
“Secara mendalam terungkap ada SOP baru yang memberikan kewenangan kepada AK dan timnya untuk diperbolehkan bergabung dalam tim pemblokiran website di Komdigi,” kata Direktur Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. Video , seorang ibu curhat kepada Menteri Perhubungan dan Teknologi tentang keterlibatan suaminya dalam perjudian: Properti dijual!”