Denpasar –
Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud) I Putu Anom meminta agar kebijakan visa-on-arrival (VoA) bagi wisman perlu dievaluasi. Hal itu dikarenakan banyak wisatawan yang mengalami kendala saat berlibur di Pulau Dewata.
Menurut Anom, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto bisa mengatur manajemen keimigrasian.
Hal itu diungkapkan Anom saat menanggapi banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Pulo Dewata. Menurutnya, pemberian VoA kepada wisatawan asing ibarat pedang bermata dua.
Di satu sisi, wisatawan asing semakin mudah datang ke Bali. Sebaliknya mendatangkan wisatawan berkualitas ke Bali semakin sulit.
“Kami memang ingin mendatangkan wisatawan. Tapi karena kendala visa saat masuk ke Tanah Air, kami tidak bisa memilih,” kata Anom, Senin (11/4/2024).
Anom bahkan mengusulkan penghapusan VoA bagi negara-negara yang warganya rutin beroperasi di Bali.
“Dinilai. Coba tebak negara mana yang dapat visa on Arrival. Kalau negara itu sering tantrum, cabut saja visa on Arrival-nya,” imbuh Anom.
Seperti diketahui, perilaku wisatawan asing di Bali sudah menjadi sorotan sejak tahun lalu. Ada orang yang mencoba bekerja saat liburan bahkan menjual dirinya sebagai PSK di Bali.
Masih banyak lagi perbuatan wisatawan asing lainnya, seperti ugal-ugalan berkendara di jalanan Bali, bisnis ilegal, dan perjumpaan dengan warga lokal Bali.
Pada tahun 2023, Gubernur Bali Wayan Koster berencana menghilangkan layanan VoA bagi warga negara Rusia dan Ukraina (WN) yang kerap nakal saat berwisata di Pulau Dewata. Namun rencana ini menuai pro dan kontra dan belum membuahkan hasil.
——-
Artikel ini diposting di detikBali. Saksikan video “Ini Daftar 79 Negara Bebas Visa Bagi WNI” (wsw/wsw)