Jakarta –
Walikota Florence, Sara Funaro, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena overtourism yang mempengaruhi penduduk kota tersebut. Penduduk setempat kesulitan mencari tempat tinggal akibat meningkatnya jumlah properti sewa melalui AirBnb.
Funaro telah menerapkan perubahan kebijakan yang melarang penggunaan brankas kunci oleh pemilik apartemen untuk properti sewaan. Dia menggantinya dengan aturan yang mengharuskan tuan tanah menghubungi penyewa secara langsung.
Mengutip Daily Record, usulan tersebut muncul pada Kamis (21/11/2024) setelah tercatat terjadi lonjakan jumlah apartemen AirBnb di pusat Florence, dari 1.500 unit pada 2018. hingga 9.000 unit pada tahun 2024 Ada kekhawatiran bahwa puncak ini akan membuat perumahan semakin tidak terjangkau bagi penduduk setempat.
“Orang-orang diusir dari kota karena sewa jangka pendek, pelajar dan bahkan masyarakat berpenghasilan menengah tidak dapat menemukan tempat tinggal di Florence,” kata Funaro kepada The Times ‘Daily Record.
Masalah overtourism tidak hanya terjadi di Florence, tetapi juga di kota-kota besar Eropa lainnya seperti Venesia dan Barcelona, yang juga kesulitan menyeimbangkan pariwisata dengan kehidupan lokal.
Menurut laporan Express, perubahan kebijakan tersebut telah mengarah pada kampanye “Selamatkan Florence”, yang bertujuan untuk menyoroti kesulitan yang dihadapi kota tersebut. Pemimpin kampanye Massimo Torelli mencatat betapa sepinya salah satu jalan di Florence karena tidak ada penduduk setempat di sana.
“Di sini cukup sepi karena penduduk (pribumi) terakhir baru saja pindah. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, hanya wisatawan,” kata Torellii.
Keputusan Florence untuk melarang kotak kunci menggarisbawahi komitmennya untuk membatasi persewaan jangka pendek di pusat kota. Pada saat yang sama, perlunya kontrol yang lebih ketat terhadap wisatawan juga disarankan demi kesejahteraan penduduk di sana.
Menteri Pariwisata Italia Daniela Santanche mengakui bahwa beberapa kota di Italia menghadapi konsekuensi dari overtourism dan menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Masalah pariwisata yang berlebihan dan dampaknya terhadap komunitas lokal telah menjadi masalah di banyak negara, termasuk Spanyol, Italia dan Perancis, dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memicu beberapa tindakan dan kekhawatiran.
Bahkan daerah terpencil seperti Tenerife di Kepulauan Canary juga mengalami tekanan serupa, dimana penduduknya menolak kedatangan wisatawan Inggris. Meskipun ada penolakan dari beberapa warga, pemesanan di Tenerife telah meningkat sebesar 77% dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.
CEO Tenerife Tourism Corporation Dimple Melwani menanggapinya dengan mengatakan pihaknya tidak mendukung tindakan radikal kelompok yang menolak wisatawan. Sebab menurutnya bukan wisatawan yang menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.
Pada saat yang sama, pihak berwenang Tenerife berusaha menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pariwisata dan mengatasi kekhawatiran penduduk setempat. Sejak tahun 2025 presiden Cabildo Tenerife Rosa Davila mengumumkan larangan bus wisata di kawasan lindung Anaga sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi jumlah kendaraan dan mendukung kelestarian lingkungan.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang mencakup tujuh puluh tindakan yang bertujuan menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan mendukung mobilitas berkelanjutan di pulau tersebut. Saksikan video “Bagaimana Kemenparekraf Cegah Overtourism Saat WWF Bali Berlangsung” (upd/fem)