Jakarta –
Kepala BPSDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti menjelaskan tata cara pendaftaran Brigade Swasembada Pangan. Langkah pertama, kata dia, calon petani harus datang langsung ke dinas pertanian tingkat daerah/kota dan negara bagian.
“Kemudian (departemen) akan merujuknya ke teman atau konsultan dari kami (Kementerian Pertanian),” kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11/2024).
Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Lokakarya Manajemen Dukungan Kemandirian Brigade Pangan yang diselenggarakan di aula utama Kementerian Pertanian pada Rabu (20/11).
Idha mengatakan setiap petani berpotensi menghasilkan lebih dari 10 juta birr dalam sebulan. Perhitungan tersebut didasarkan pada pembagian keuntungan yang dikelola sendiri antara pengusaha dan petani, yakni pendapatan produksi dan hasil penjualan per kilogram gabah kering giling (GKG) sebesar Rp 6.000.
Ia memastikan angka tersebut murni pendapatan, bukan gaji yang diberitakan.
“Ini bukan gaji, tapi harga jual GKG itu pendapatannya 6.000 per kilogram. Lalu ada kategori lain seperti kawasan komersial 20%. Jadi kita sudah hitung di brigade swasembada pangan ke-15. Pendapatan individu bisa 10 juta,” katanya.
Menurut Idha, seluruh pendapatan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan cara bertani modern yang mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa mesin pertanian kepada seluruh kelompok brigade swasembada pangan.
“Selain dukungan pemerintah, juga berupa benih dan pupuk untuk produksi brigade pangan swasembada,” ujarnya.
Idha menambahkan, ada beberapa kriteria petani milenial yang bisa menjadi anggota brigade swasembada pangan ini.
“Pertama, harus jujur, punya prinsip, dan berkomitmen meningkatkan produksi. Nanti luas lahan yang dikuasai brigade pangan di lapangan sekitar 200 hektare yang dikelola kemitraan,” jelasnya.
Sebagai informasi, total pendaftar brigade swasembada pangan mencapai sekitar 23 ribu entitas berbeda. Mereka datang dengan keranjang pangan global yang disiapkan secara khusus untuk memantau produksi guna mencapai swasembada.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran menjelaskan, tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produksi untuk mendukung visi swasembada serta keranjang pangan dunia yang dicanangkan Presiden.
“Mereka akan menjadi garda terdepan masa depan pertanian karena mereka menggerakkan perekonomian dan berpotensi melakukan transisi dari pertanian tradisional ke modern,” tutupnya.
Lihat juga ‘Dukung swasembada pangan, Polres Jakbar dukung bibit di lahan 1,5 hektar’:
(Jerawat/Ega)