Jakarta –

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, cepatnya distribusi pupuk tambahan kepada petani merupakan langkah nyata memenuhi janji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut merupakan janji Presiden Prabowo untuk memajukan kepentingan petani di Indonesia.

Sudariono mengungkapkan, Presiden Prabowo saat ini sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Perpres) tentang pembagian pupuk tambahan yang memungkinkan pendistribusian langsung ke petani. Perpres ini menjadi landasan hukum kemudahan pendistribusian pupuk tambahan yang akan diawasi oleh Kementerian Pertanian (Kemontan).

“Inilah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto kemarin, bahwa kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ketahanan pangan, salah satunya dengan segera memberikan tambahan pangan kepada petani. Kami ingin memutus rantai hambatan. Pendistribusian pupuk tambahan,” kata Sudariono, Selasa (12/11/2024).

Selain itu, ia mengatakan Kementerian Pertanian sedang berupaya menggunakan sistem elektronik untuk mendaftarkan dan menganalisis data petani guna memastikan transparansi yang lebih baik dalam tujuan pendistribusian pupuk. Ia menjelaskan, petani hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pupuk tambahan yang dibutuhkan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi, mengurangi birokrasi dan mengurangi akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Ia menambahkan, “Dengan sistem elektronik ini, kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap pengedar yang memblokir distribusi pupuk. Hal ini akan menstabilkan harga pupuk dan memenuhi kebutuhan petani.

Sebelumnya, Menteri Pengolahan Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengurangi penyaluran pupuk ke petani yang sebelumnya memerlukan sertifikasi dan regulasi yang rumit di daerah, kini hanya diturunkan ke level tiga.

Ia mengatakan, ke depan penyaluran pupuk tambahan kepada petani hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, dan akan disalurkan langsung ke petani melalui organisasi petani (Gapoktan).

“Jadi pengelola pupuk tambahan di Departemen Pertanian yang mengambil keputusan itu. Jadi bukan dari Reagan, dari departemen mana pun selain gubernur, hanya dari Departemen Pertanian. Saya sudah lihat. .Ada delapan bagian, jadi bayangkan betapa membingungkannya hal itu.

Tonton video ini: Detikcom Leaders Forum: CEO Pupuk berbicara tentang tantangan energi terbarukan di Republik Indonesia

(kanan/kanan)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *