Jakarta –
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menaker) Yasirli, hingga akhir Oktober 2024 sudah ada 59.796 orang yang dirumahkan (PHK). Angka ini meningkat 25.000 dalam tiga bulan.
Peningkatan PHK ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama (racor) dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D.
Rapat koordinasi ini digelar untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyatukan kebijakan ketenagakerjaan dan meningkatkan angka PHK.
“Sejak Oktober 2024, tercatat sebanyak 59.796 pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini bertambah 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir,” kata Yasirli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).
Guna menekan angka PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yaserli mengimbau seluruh daerah membentuk sistem peringatan terhadap potensi PHK di perusahaan.
“Dengan adanya sistem peringatan dini, kami berharap sistem ini dapat memitigasi dampak sosial-ekonomi dari PHK massal,” katanya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Inda Anggoro Putri pernah mengatakan, penyebab gelombang PHK adalah melemahnya ekspor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. produk, efisiensi perusahaan akibat persaingan global.
“Perubahan cara pemasaran dan penjualan ini merupakan dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak produk pakaian impor ilegal yang masuk ke pasar Indonesia,” jelasnya.
Simak Videonya: Menteri HR Sebut Keputusan UMP 2025 Akan Diambil 21 November
(c/c)