Jakarta –
Menteri Tenaga Kerja Budi, Arie Setiadi, mengungkapkan pentingnya impor produk susu ke dalam negeri. Menurut dia, jika konsumsi tahunan mencapai 4,4 juta ton pada 2022-2023, maka industri dalam negeri hanya mampu berproduksi 837.223 ton.
Belakangan ini, terjadi protes dari para peternak di kawasan tersebut yang membuang susu sapi. Hal itu dilakukan atas dasar pembatasan kuota pasokan susu lokal ke industri.
“Kami punya banyak susu impor. Sebab menurut informasi pemasaran, konsumsi susu dalam negeri pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 4,4 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya 837.223 atau 20 persen dari kebutuhan susu dalam negeri,” kata Budi Ari dari Kantor Menteri, Jakarta Selatan, Senin (11/11). /2024)
Ia mengatakan negara-negara pengekspor susu, terutama Australia dan Selandia Baru, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan India. Perjanjian ini menghapuskan tarif impor produk susu. Hal ini akan membuat harga produk 5% lebih rendah dibandingkan harga internasional saat masuk ke Indonesia.
“Negara-negara pengekspor susu mendapat manfaat dari perjanjian perdagangan bebas dengan India. yang menghapuskan pajak impor produk susu. Hal ini membuat produk mereka 5% lebih murah dibandingkan eksportir susu lainnya di dunia,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata dia, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam kebijakan ini perlu dilanjutkan. Tak hanya itu, keadaan semakin parah karena para pelaku industri mengimpor produk berupa susu bubuk.
“Oleh karena itu, peternak sapi di Indonesia sangat menderita karena anjloknya harga susu segar. Saat ini sampai Rp 7.000 per liter, harga keekonomian terbaik Rp 9.000 per liter, meski kualitas susunya lebih rendah dibandingkan susu sapi segar karena sudah “diolah”, jelasnya.
Ia juga memberikan informasi jumlah sapi perah pada tahun 2023 Gabungan Koperasi Peternakan Sapi Perah Seluruh Indonesia (GKSI) sebanyak 227.615 ekor, jumlah peternak baru sebanyak 32.000 ekor.
Produksi susu tahunan adalah 407.000 ton, yaitu 71%.
Budi Ari menyampaikan beberapa usulan sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Yang pertama adalah memastikan bahwa peternakan sapi perah milik peternak lokal diintegrasikan sepenuhnya ke dalam industri.
Kedua, Kementerian Koperasi akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang impor susu. Dan ketiga, pemerintah akan memberikan program pangan gratis berdasarkan produksi susu dalam negeri, jelasnya.
Kementerian Peternakan juga mendukung industri susu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi susu, dan pada akhirnya memperkuat industri susu dengan meningkatkan standar kualitas produksi berdasarkan kebutuhan pabrik melalui kerja sama antara pabrik dan peternak
“Hal ini terkait dengan teknologi manajemen dan teknologi penyimpanan. Sehingga kelebihan pekerjaan dapat dikelola dari segi standar mutu,” tutupnya.
Simak selengkapnya di video: Ketua Kedua DPR ini menyikapi peternak yang terjangkit virus dan membuang susunya.
(ily/rd)