Jakarta –
Pemerintah berencana menaikkan pajak penjualan (PPN) menjadi 12% dari 11% yang akan menyebabkan pengangguran dan inflasi. Para ekonom dan pelaku bisnis sepakat tarif PPN yang ideal berada pada kisaran 8-10%.
Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peraturan Fiskal. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang rencana ini. Sebab, ia menilai kenaikan PPN dapat mengancam pembangunan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi dalam negeri.
Daripada diperpanjang, Bhima menyebut pemerintah bisa saja membatalkan rencana tersebut. Caranya dengan memberikan Perppu (Undang-undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai hukum alternatif.
“Sangat mungkin (penurunan tarif), bisa melalui Perppu revisi undang-undang perpajakan. Bisa juga melalui pembahasan reformasi UU HPP di DPR. Waktunya tidak banyak, tapi pemerintah bisa mengambil keputusan cepat dengan membatalkan PPN 12%,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).
Ia yakin tarif PPN sebenarnya akan berkisar 8-9% untuk memberikan insentif bagi konsumsi lokal. Dengan besaran PPN tersebut, Bhima yakin bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian.
“(RUU PPN) bisa 8-9% untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Dampaknya akan baik bagi perekonomian karena aktivitas permintaan meningkat, berdampak pada dunia usaha para pengusaha dan penerimaan pajak dari PPh misalnya bisa berpengaruh,” kata Bhima.
Selain itu, ia menjelaskan banyaknya dampak negatif jika PPN terus naik hingga 12%. Pertama, akan terjadi peningkatan inflasi mencapai 4,5-5,2% pada tahun 2025 seiring dengan semakin mahalnya harga pokok barang.
Kedua, daya beli masyarakat mungkin menurun. Akibatnya, penjualan produk sekunder seperti elektronik, mobil, dan kosmetik bisa menurun. Ia mencontohkan, sasaran PPN ini adalah masyarakat kelas menengah, dimana diperkirakan 35% pendapatan rumah tangga nasional bergantung pada jumlah perantara.
“Dampaknya juga berat bagi pengusaha itu sendiri karena penyesuaian harga akibat kenaikan harga PPN berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Terakhir, produksi mesin disesuaikan sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan meningkat. Kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan PHK di berbagai sektor, ”kata Bhima.
Senada, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai kenaikan PPN bisa memberatkan dunia usaha dan konsumen. Sebab, harga barang dan jasa juga mengalami kenaikan. Dampaknya, hal ini akan berdampak pada penurunan daya beli.
“Menurut saya, kenaikan PPN sebaiknya dibatalkan sampai perekonomian negara membaik. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli, sehingga masyarakat kelas menengah (menengah) dikatakan terjebak dalam masyarakat miskin.” seperti kejadian yang terjadi baru-baru ini,” kata Diana kepada detikcom.
Ia mengklaim lemahnya daya beli ini karena pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022. Ia juga mengatakan, kenyataannya tarif PPN hanya 10%.
“Pemerintah harus membantu dunia usaha agar perekonomian negara kembali normal. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan tarif pajak menjadi 10 persen. Kami yakin jika tarif PPN diturunkan menjadi 10 persen akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. kata Diana. .
Ia juga mengingatkan agar kenaikan pajak tidak seperti skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mencapai miliaran dolar di Malaysia. Berdasarkan data detikcom, 1MDB merupakan dana investasi pemerintah yang didirikan bersama Najib pada 2009 saat ia menjabat perdana menteri.
Selama beberapa tahun terakhir, setidaknya enam negara telah berada dalam penyelidikan korupsi atas dugaan penggelapan dana senilai lebih dari US$4,5 miliar. Kasus tersebut melibatkan nama pejabat tinggi dan pengusaha Malaysia.
“Soal kemungkinan terjadinya skandal 1MBD di Malaysia, saya kira tidak terlalu jauh, padahal kenaikan pajak dari 11 menjadi 12% tentu akan mendorong peningkatan pendapatan negara. Kami para pebisnis berharap pemerintahan Pak Prabowo malah bisa ditutup. sumber korupsi, karena negara akan sulit maju jika dihancurkan oleh praktik korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara,” kata Diana.
Tonton juga videonya: PPN akan naik menjadi 12%, bikin khawatir
(kilo/kilo)