Jakarta –
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Afriniyah Noor akan menduduki jabatan baru di Kabinet era Prabowo-Gibran. Kegiatan baru yang berkaitan dengan haji dan umroh.
Sebelumnya, Afrinyah mendatangi rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Minggu (15/10). Saat itu, banyak politisi dan profesional yang datang menduduki jabatan di Kabinet era Prabowo-Gibran.
Saat ditanya soal pertemuannya dengan Prabowo, Afriniyah mengatakan bahwa Prabowo memintanya untuk mengurus pusat-pusat yang berkaitan dengan haji dan umrah.
“Pak Prabowo sudah berpesan kepada saya, agar urusan haji dan umrah kita bertiga urus,” kata Afriniyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).
Dia menjelaskan, lembaga tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan berbentuk seperti kementerian. Departemen berencana untuk meningkatkan dan mempercepat sistem haji dan umrah.
“Beliau (Prabovo) membuat birokrasi untuk mempercepat dan mereformasi. Karena kita negara besar, umat Islam banyak. Jadi, sistem haji akan direformasi. Katanya saya harus ke sana,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan posisinya di kantor bersama Dahnil Anjar Simanjuntak selaku wakil kepala badan tersebut. Yang kemudian menjadi ketua departemen adalah Irfan Yusuf, cucu pendiri NU KH Hasim Asiyari.
Katanya, “Tunjuk dulu Gus Irfan Yusof sebagai pimpinan badan, kemudian tunjuk Dahnil Anjar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan, dan tunjuk saya sebagai wakil kepala badan.”
Sebagai informasi, saat ini pelayanan haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirgen PHU) Kementerian Agama India (Kemenag). Pada pergantian kepemimpinan saat ini, isu penunjukan menteri yang membidangi haji dan umrah sempat mengemuka.
Hal ini terungkap atas permintaan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarak. Ia menilai adanya kementerian yang mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.
Terkait permintaan tersebut, Direktur Jenderal Agama Kementerian PHU Hilman Latif mengaku belum bisa menjawab karena belum ada informasi jelas mengenai hal tersebut.
“Saya kira masih menunggu apa yang terjadi, apakah masih di bawah kendali Kementerian Agama atau tidak,” kata Hilman Latif dalam acara temu media di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis. 17/10/2024), dikutip dari detikHikmah. (RRD/RRD)