Jakarta –
Pemerintah telah mengurangi 145 peraturan yang memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan kebijakan ini, prosedur administrasi yang tadinya dianggap rumit kini disederhanakan. Dengan langkah ini, kami berharap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan lebih mudah dan cepat.
“Pemerintah berkomitmen memfasilitasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi dengan mengurangi peraturan yang bersifat restriktif. Kami ingin petani menerima pupuk lebih cepat tanpa melalui banyak prosedur,” kata Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hassan (Zulhas) dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
Hal itu diungkapkannya usai memimpin Dewan Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pupuk di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan pada Selasa (11/12) pagi.
Menurut Zulhas, industri pupuk merupakan industri yang regulasi dan tata kelolanya rumit. Terdapat 41 undang-undang pupuk, 23 keputusan pemerintah, serta 6 keputusan presiden (Perpress) dan arahan presiden (Inpress). Pendistribusiannya ke petani juga memerlukan izin dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, petani menunda pemupukan.
“Tidak ada lagi izin ganda dari pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain. Kementerian Pertanian akan segera menetapkan alokasi PT Pupuk Indonesia untuk masing-masing daerah berdasarkan data yang terpercaya dan akurat, kemudian disalurkan ke Hapoktan. disalurkan langsung ke petani pendukung,” tambah Zulhas.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Menthan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan tersebut merupakan kabar baik bagi petani. Pelonggaran peraturan tersebut merupakan upaya tulus untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini merupakan berkah bagi petani Indonesia. Dengan kebijakan ini, kita akan lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu. Arahan kepala negara untuk menggandakan kuota pupuk bersubsidi kini bisa lebih efektif. dilaksanakan.” kata Amran.
Amran mengapresiasi hingga saat ini aliran distribusi pupuk terhambat akibat banyaknya persetujuan dari pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur.
“Bayangkan keputusan pupuk bersubsidi sudah diambil pada bulan Januari, namun keputusan dari daerah baru selesai pada bulan Juni. Hal ini jelas akan memperlambat distribusi. Kedepannya kalau Januari nanti sudah diputuskan, petani sudah bisa langsung menerima pupuk. Kita tunggu saja keputusan dari pemerintah daerah,” tutupnya.
Sekadar informasi, Dewan Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudariono dan perwakilan 17 kementerian/lembaga, antara lain Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri BUMN, dan Wakil Menteri ESDM. komunikasi dan teknologi dan wakil menteri keuangan. Menteri UMKM.
Tonton juga videonya: Detikcom Leaders Forum: CEO Pupuk bicara tantangan hilirisasi energi di Republik Indonesia
(prf/ego)