Jakarta-
Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi proyek dan tindakan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang farmasi dan sektor pangan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman berdurasi 5 tahun ini dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Menurut Erick, ada tiga hal yang dibawa kedua belah pihak.
Pertama, mendukung UMKM Digital Marketplace (PaDi) yang bertujuan mengembangkan UMKM. Erick menegaskan, perusahaan BUMN tidak boleh mengajukan penawaran untuk proyek senilai Rp 15 miliar atau kurang.
Nomor satu, soal Padi UMKM yang merupakan ekosistem yang dibangun sejak 2020, tender BUMN yang nilainya kurang dari Rp 15 miliar harus UMKM, kata Erick dalam tayangan YouTube BPOM, Selasa (26/11/2024). ).
“Keluarganya tidak boleh pengelola BUMN, yayasannya, anak cucunya. Dan alhamdulillah sudah 50 ribu pedagang berkumpul, mungkin 90 persennya juga makanan,” imbuhnya.
Menurut Eric, rencana ini bisa menjadi langkah awal kerja sama Kementerian BUMN dan BUMN. Dorongan lainnya terkait dengan PNM Mekaar. “Kami juga melakukan konsolidasi program PNM Mekar yaitu program untuk ibu-ibu di desa dengan pinjaman Rp 1 hingga 5 juta dengan total 21,2 juta ibu. Dalam hal ini bapak-bapaknya tidak ada, ibu-ibu semuanya “yang juga beraktivitas, seperti makan, saya kira bisa sama dengan yang ada di PaDi UMKM,” jelasnya.
Erick mengatakan dengan digitalisasi di PaDi UMKM dan PNM Mekaar maka pengembangan UMKM akan semakin mudah. Selain itu, terdapat 61 juta UMKM dan 92% di antaranya mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah.
“Dan impian terbesarnya jelas bagaimana mengkonsolidasikan yang 61 juta itu, kita punya 92% jadi 5 tahun ke depan harus kerja keras,” imbuh Erick.
Sementara itu, Taruna menyebutkan, saat ini sudah ada 9.088 perusahaan UMKM yang mendaftarkan produknya di Indonesia dari total 10.080 industri. Menurut dia, jumlah tersebut tergolong kecil. Sedangkan untuk segmen farmasi jumlahnya hanya 1.100.
“Nah, berdasarkan laporan yang kami terima dari pegawai kami di seluruh Indonesia, jumlah UMKM yang berasal dari makanan olahan dari total industri yang terdaftar di wilayah kami yaitu 10.080, yang mana hanya UMKM yang terdaftar saja. hanya sekitar 9.088 sangat sedikit,” jelas Taruna.
Ia mengatakan BPOM juga berperan penting untuk kepentingan banyak pihak termasuk fokus pada UMKM. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Saksikan juga videonya: Begitu Erick Thohir keluar dari Rapat Komite VI DPR
(ily/kil)