Mallorca –
Pemilik hotel di Majorca mengkritik perubahan terbaru pada pajak pariwisata, sewa akomodasi, dan biaya air. Pemerintah Majorca berharap untuk memperbarui kebijakan tersebut untuk memberikan lebih banyak pendapatan.
Dilansir Express, Rabu (20/11/2024) Kebijakan baru tersebut disiapkan untuk memerangi pariwisata massal dan diumumkan oleh Presiden Kepulauan Balearic, Marga Provins. Katanya di depan parlemen.
Prohens mengatakan, jika larangan izin sewa tempat tinggal dicabut, maka larangan izin sewa apartemen juga akan berlaku.
Federasi Perhotelan Majorca menanggapi perubahan tersebut dengan prihatin. Mereka menyatakan bahwa Provence kurang berani dan tidak punya ambisi. Mereka juga memperingatkan bahwa pemerintah telah melewatkan kesempatan emas untuk mengubah pemukiman sementara menjadi rumah yang sebenarnya.
Mereka berpendapat bahwa distribusi rumah liburan yang terus berlanjut akan memperburuk kekurangan apartemen yang tersedia bagi penghuni, pekerja sektor publik dan swasta, serta generasi muda yang ingin hidup mandiri.
Selain itu, kebijakan lainnya adalah pajak turis yang bervariasi antara 1 euro hingga 4 euro per orang (tergantung jenis akomodasi). Diperkirakan meningkat pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2025 yang membuat pemilik hotel tidak senang.
“Kami tidak tahu bagaimana wisatawan akan tahu bahwa kami menyambut mereka di pulau ini jika kami mengenakan biaya tinggi tanpa ada kemajuan atau transparansi dalam penggunaan pajak tersebut,” kata seorang pemilik hotel.
Setelah itu, Presiden Prohens juga angkat bicara mengenai rencana kenaikan harga air bagi konsumen besar pada tahun 2025. Pemilik hotel menyebut kebijakan tersebut diskriminatif, namun Prohens menjelaskan bahwa hal itu bertujuan untuk memeras lebih banyak uang dari wisatawan.
Menurut Buletin Harian Majorca, forum masyarakat sipil lokal sedang berdiskusi dengan Federasi Perhotelan Majorca mengenai masalah pariwisata di pulau tersebut. Mereka berharap bisa menghasilkan proposal bersama sebelum Natal dan membuat segalanya lebih mudah bagi pemerintah. Simak video “Video Menparekraf Minta Anggaran Naik Jadi Rp 3,7 T” (upd/fem)