Jakarta —
KLH siap mendukung program prioritas pemerintah seperti produksi pangan, gizi gratis, perumahan, basis sumber daya alam dan pengembangan industri serta penyediaan energi.
Untuk memperkuat program ini, Kementerian Perekonomian telah menyiapkan program pembiayaan bagi pedagang binaan yaitu Nilai Perusahaan Negara (KUR). Selama hampir 10 tahun, KUR terus berkembang berdasarkan kebutuhan industri produktif dan menjadi program ramah bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha berbakat lainnya untuk meningkatkan kekuatan usahanya dalam berbagai tantangan.
“Dalam konteks produksi pangan misalnya, secara historis sekitar 30% dari alokasi KUR biasanya diarahkan ke sektor pertanian. Dalam konteks pertumbuhan produktivitas dan produksi lahan, bisa dimanfaatkan oleh faktor modern dan KUR sehari-hari,” katanya. Ferry Irawan Asisten Kerja Sama Ekonomi Ferry Irava dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2024).
Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers KUR Meets yang berlangsung Rabu (13/11) di Kantor Kementerian Perekonomian. Sejak tahun 2015 hingga 31 Oktober 2024, KUR sebesar Rp1.827,2 triliun telah disalurkan kepada 47,9 juta peminjam, dan pemerintah memberikan jaminan dukungan likuiditas KUR sebesar Rp172,2 triliun. Pada tahun 2024 sendiri, per 31 Oktober 2024, KUR telah menyalurkan Rp 246,58 triliun atau 88,06% dari tahun 2024 sebesar Rp 280 triliun kepada 4,27 juta peminjam.
Ferry mengatakan, investasi pemerintah dalam bentuk subsidi air terbukti sangat bermanfaat, hingga 10,6 kali lipat. Artinya setiap Rp 1 pendanaan pemerintah dapat berkontribusi 10,6 kali lipat dengan menyalurkan KUR kepada masyarakat. Selain itu, suku bunga kredit KUR dapat dipertahankan pada angka 2,19% atau lebih rendah dibandingkan suku bunga NPR kredit UMKM yang sebesar 4,06%.
Mengingat aksesibilitasnya yang mudah, KUR juga menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit UMKM Tanah Air. Berdasarkan statistik Bank Indonesia Agustus 2024, KUR menginvestasikan 33,2% pada pinjaman UMKM dan 6,5% pada pinjaman bank umum. Kehadiran KUR sebagai program kredit berbunga rendah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan makroekonomi. Pada tahun 2023, rasio KUR terhadap PDB nominal sebesar 1,24%. Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam menjaring pegawai baru. Berdasarkan hasil kajian BRIN, setiap peminjam KUR dapat mempekerjakan 3 orang tenaga kerja baru. Jadi, total peminjam KUR pada tahun 2023 sebanyak 9,3 juta pegawai.
“KUR fleksibel ini akan mencakup hampir seluruh kebijakan pemerintah yang ada. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah apa pun, terutama yang terkait dengan UKM, dapat dimasukkan dalam KUR,” kata Gede Eddy Prasetya, Asisten Deputi Bidang Usaha dan Lembaga Keuangan.
Keberhasilan program KUR tidak lepas dari kerja sama yang efektif antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu kementerian/lembaga terkait, Otoritas Pengendalian Keuangan, Otoritas Pengendalian dan Pembangunan Keuangan, pemerintah daerah, perusahaan penjaminan keuangan, dan perbankan. distributor.
Penyalur KUR diharapkan terus memastikan penyaluran KUR yang efektif sekaligus menjaga NPL di bawah 5% sekaligus meningkatkan akses KUR ke sektor-sektor produktif, khususnya yang mendukung ketahanan pangan. Di sisi lain, dukungan penjamin KUR di lingkungan KUR juga penting.
Pemerintah mengajak para penjamin KUR untuk terus melaksanakan pinjaman KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku, terus meningkatkan kapasitas manajemen risiko, memperkenalkan pinjaman KUR sesuai dengan tata kelola yang baik.
“Kami sebagai sistem KUR, sebagai penyalur bangga bahwa dalam sepuluh tahun ini KUR telah memberikan dampak yang luar biasa bagi para pelaku UMKM dan perekonomian negara. Saya yakin kedepannya KUR akan memberikan dampak positif bagi ekosistem UMKM dan akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara ini,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.
Tonton juga videonya: Alasan KUR tidak masuk dalam skema kesejahteraan UMKM
Tonton video “Video Menteri Maman menyebutkan Kementerian UKM berkantor di gedung Smesco” (prf/ega)