Jakarta —
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoard Kaize mengatakan, masyarakat adat di Papua Selatan memprotes proyek pembangunan sawah seluas 1 juta hektar (ha). Awalnya tidak ada masalah dengan rencana penutupan sawah, namun kini muncul penolakan karena awal keterlibatan dalam proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.
“Karena awalnya ketika keluar, ada sedikit kesalahan masyarakat sekitar yang mungkin tidak dilibatkan, sehingga sekarang ada yang pro dan kontra, tapi akan terus berlanjut. Mudah-mudahan diperbaiki, katanya. rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, tidak akan banyak keberatan jika masyarakat adat dilibatkan terlebih dahulu. Ia meminta Kementerian Pertanian melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.
“Karena para penentang saat ini adalah penduduk asli, prosesnya mungkin akan dinegosiasi ulang di masa depan,” katanya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya sudah delapan kali berkunjung ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurutnya tidak ada keberatan, justru masyarakat di sana ingin segera mencetak sawah tersebut.
“Kami bolak-balik ke Merauke selama sebulan. Khusus di Kurika (Kabupaten Merauke), tidak ada yang keberatan, malah diminta mempercepat antrian di Kurika,” kata Amran.
Menurut Amran, antusias warga Merauke mencetak sawah karena pemerintah akan memberikan bantuan alat pertanian gratis, mulai dari mesin pertanian (mesin), bibit hingga perbaikan irigasi.
“Kami memberikan bantuan peralatan mesin gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi gratis,” jelasnya.
Kemudian Edoard kembali menjawab bahwa komoditas utama Papua bukanlah beras, melainkan sagu. Dengan demikian, lahan yang digunakan untuk pengembangan sawah di Papua Selatan juga akan digunakan untuk lahan sagu.
Ia berharap beras bukan satu-satunya komoditas yang tumbuh subur di daerah tersebut. Jadi dicermati baik-baik, lakukan bersama-sama agar makanannya bukan hanya nasi, ada sagu. Ada sagu di lahan yang dibongkar, ujarnya.
Tonton juga videonya: Mentan minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk pencetakan sawah – program susu gratis
(adalah / gambar)