Jakarta –
Mathias Kormann, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya. Corman hari ini tiba langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Usai pertemuan dengan Prabowo, Korman mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas percepatan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Diketahui, sejak berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke-7, Indonesia masuk dalam daftar calon anggota OECD.
Corman langsung menjelaskan kepada Prabowo mengapa Indonesia harus menjadi anggota OECD. Ia mengatakan keanggotaan OECD dapat membantu Indonesia menjadi negara berkembang pesat.
“Saya dapat fokus pada proses aksesi OECD Indonesia dan mengapa aksesi OECD dan keanggotaan OECD dapat membantu memperkuat agenda reformasi struktural Indonesia di masa depan. Termasuk membantu jalur menuju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berketahanan dan inklusif. Indonesia 2045 – Pendapatan akan menjadi perekonomian,” kata Korman usai bertemu dengan Prabowo, Kamis (28/11/2024). adalah
Terkait proses aksesi, Korman mengatakan tidak ada permasalahan yang akan membebani Indonesia. Saat ini, Indonesia perlu menyelesaikan proses aksesi.
Sejauh ini, Korman mengatakan Indonesia sudah mulai menyelaraskan praktik terbaik internasional dalam mengelola perekonomiannya, yang merupakan persyaratan utama bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
“Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka pembicaraan aksesi dengan Indonesia. Saat ini, apa yang telah ditunjukkan Indonesia dalam penerapannya adalah komitmen Indonesia untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global dan standar OECD untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia serta hasil sosial-ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, ” kata Korman.
“Kami sedang dalam proses ini untuk membantu reformasi lebih lanjut yang positif bagi Indonesia di masa depan,” tambahnya.
Ketika ditanya kapan Indonesia bisa menjadi anggota OECD, Korman mengatakan tidak perlu terburu-buru. Sebab menurut mereka, menjadi anggota OECD merupakan upaya mewujudkan reformasi kebijakan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Reformasi yang sedang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang ingin kita capai melalui kerja sama dalam hal meningkatkan pendapatan dan standar hidup,” kata Korman.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan jadwal dan tindak lanjut untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota OECD.
Airlanga mengatakan Corman dan OECD memberikan banyak saran kepada Presiden Prabowo, mulai dari cara meningkatkan produktivitas ekonomi hingga saran bagaimana melaksanakan program-program unggulan Prabowo. Ketahanan pangan dan energi adalah program yang dimaksud untuk membebaskan pangan bergizi.
“Beberapa masukan dari temuan laporan ini adalah mengenai sasaran produktivitas dan beberapa bidang lainnya, termasuk digital. Jadi ini tentang program andalan presiden seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan Program Pangan. Dijelaskan kepada Airlanga saat itu juga.
“OECD bisa memberikan benchmarking berdasarkan data negara-negara yang masuk dalam OECD ada 38 negara,” pungkas Airlanga. (per tahun)