Jakarta –
Presiden RI Prabowo Subianto menurunkan anggaran makan siang gratis menjadi Rp10 ribu per porsi. Total anggaran Rp15 ribu per orang hingga Rp10 ribu dikhawatirkan tidak memenuhi kebutuhan gizi ideal.
Menurut ahli epidemiologi Dickie Budiman dari Griffith University Australia, kendala anggaran ini sebenarnya bisa dihindari dengan melakukan subsidi silang. Bukan tidak mungkin anggaran kebutuhan pangan berdasarkan ketersediaan pangan di setiap daerah relatif berbeda.
Soal anggaran saat ini yang hanya 10 ribu, saya kira bisa dilaksanakan asalkan prinsip subsidi silang diterapkan karena ada beberapa daerah yang memang tidak cukup 10 ribu, ujarnya kepada detikcom, Selasa. (3/12/2024).
“Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa menyelesaikan, melengkapi, menutupi kekurangan pembatasan anggaran, baik dalam bentuk subsidi silang, kemitraan publik-swasta, atau kerja sama lainnya, yang pada saat yang sama harus dilakukan. dilaksanakan. Apalagi di daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, di daerah terpencil, ketersediaan pangan olahan, termasuk dalam bentuk kemasan, memerlukan biaya tambahan. Akibatnya, menurut Dickey, kebutuhan di setiap daerah tidak bisa digeneralisasikan.
Program Makan Bergizi Gratis berbasis ilmu pengetahuan dan terbukti meningkatkan gizi anak berdasarkan penerapannya di banyak negara. Namun tantangan ketika diterapkan di negara berkembang tidak hanya terkait jumlah sumber daya manusia saja, namun juga kesiapan transportasi, dan menu makanan bergizi yang harus disediakan sesuai dengan yang diharapkan.
Dickey juga mengatakan, program seperti ini tidak efektif jika hanya berjalan selama satu tahun.
“Kuncinya konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya 1 tahun tidak akan ada pengaruhnya yang signifikan,” ujarnya.
NEXT: Penjelasan pemerintah tentang hasil tes tersebut
(naf/kna)