Jakarta –
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp230 miliar pada tahun 2025. Merasa belum cukup, pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp273,14 miliar untuk menutupi sejumlah kebutuhan; yaitu renovasi kantor.
AHY mengatakan, kantornya berlokasi di Jalan MH. Di Thamrin, bekas kantor Kementerian Kelautan dan Investasi digunakan bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional dan Badan Karantina Indonesia.
“Kondisi gedungnya perlu perbaikan, termasuk unsur keamanannya. Kami berharap bisa mendapat dukungan dari tambahan anggaran yang kami tawarkan sebesar 273 miliar, sehingga total anggarannya Rp 503,14 miliar,” kata AHY dalam rapat kerja dengan DPR. Badan Anggaran RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).
AHY menjelaskan, pagu anggaran Kemenko Prasarana dan Pembangunan Daerah mencakup dukungan manajemen Rp177,60 miliar, Rp54 miliar dari operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan Rp58,29 miliar dari non-operasional.
Kemudian, pada sistem pelaksanaan kebijakan 52,44 miliar dram, ada empat deputi yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp273,14 miliar adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp253,14 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp20 miliar.
“Salah satu tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur adalah memastikan perencanaan yang lebih matang dengan tetap mengedepankan efisiensi, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur fisik benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat kita,” kata AHY (acd/acd).