Jakarta –
Pemerintah telah menetapkan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas (periode) dengan memotong minimal 50% anggaran belanjanya dari sisa pagu DIPA TA 2024. Langkah ini membawa penghematan bagi Kementerian Keuangan (Kemenku).
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan hingga 31 Oktober 2024 realisasi belanja mencapai 76,06%. Diperkirakan penerimaan anggaran Kementerian Keuangan belum mencapai 100% hingga akhir tahun, karena efektivitas belanja tersebut.
“Kami perkirakan sampai akhir Desember nanti kita akan belanja 93,17%. Termasuk memperhitungkan berbagai jenis tabungan yang bisa kita ambil, termasuk tabungan untuk setiap event yang menjadi arahan kemarin,” kata Suhasil, dalam pertemuan dari ‘ Kerja (Raker) bersama Komisi XI di Seniyan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Saat ini Kementerian Keuangan sendiri mendapat pagu anggaran 2024 sebesar Rp48,7 triliun. Sebab, jika realisasi belanjanya hanya mencapai 93,17%, berarti kantor Sri Mulyani bisa menghemat hingga Rp3 triliun.
Kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas bagi – Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai Ikuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.
“Jadi kami segera memasukkannya ke dalam program kami untuk praktis 1,5 bulan ke depan (hingga akhir tahun),” ujarnya.
Saat ini, berdasarkan lima program kegiatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja mayoritas masih di bawah 70%. Misalnya, penyerapan anggaran pengelolaan belanja negara hanya 68,39%. Kemudian realisasi pengelolaan pendapatan negara mencapai 76,44%.
Selain itu, untuk anggaran perbendaharaan aset dan risiko negara, penyerapannya saat ini sebesar 66,21%, kebijakan fiskal sebesar 65,47%, dan dukungan manajemen sebesar 76,10%.
“Ini laporan akhir bulan Oktober. Kementerian Keuangan terus menerapkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus kami laksanakan sebagai bentuk implementasi belanja yang lebih baik sesuai instruksi Presiden (Prabovo). ),” katanya.
Suahasil menyebutkan, mulai tahun 2020, Kementerian Keuangan melakukan efisiensi hingga Rp 2,91 triliun. Sementara itu, pihaknya masih mencari area yang bisa lebih efektif.
“Yang paling besar adalah kebijakan pertumbuhan negatif, jumlah pegawai yang tadinya di Kementerian Keuangan sekitar 82 ribu, sekarang menjadi 77 ribu. Ini menghemat 3.300 pegawai dan itu berarti penghematan sekitar 1.156 ton,” ujarnya. dikatakan. .
Tonton video pesan Prabowo kepada para menteri: Jangan terlalu banyak anggotamu yang ke luar negeri
Saksikan DetikSore secara langsung:
(SHK/RRD)