Jakarta –
Dalam beberapa pekan terakhir ramai dibicarakan rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Bahkan di media sosial, warganet ramai dengan seruan penolakan kenaikan PPN hingga 12%.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penolakan tersebut karena masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah sedang menyiapkan stimulus.
Luhut mengaku akan membahas insentif bagi masyarakat terdampak PPN 12% dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Iya masyarakat belum tahu kalau itu ada strukturnya (stimulus). Kita bicarakan dulu, (nanti) Presiden yang putuskan. Di situlah progresnya,” kata Luhut, saat ditemui di Kuningen, TPS. 004. Kecamatan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Luhut mengatakan kebijakan PPN 12% kemungkinan besar akan ditunda. Sebab, bantuan sosial (banzos) saat ini masih terus dibicarakan bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut.
“Iya mungkin ditunda, biar (stimulus) dulu. (Tunggu stimulus dulu?) Ya kira-kira itu,” jelasnya.
Menurut dia, stimulus atau bantuan sosial dari PPN hingga 12% berupa subsidi listrik. Jadi bukan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah.
“Kalau listrik datanya lengkap. Makanya saya masih perkirakan apakah 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah. Iya, ada yang 2-3 bulan belum bayar. Mari kita perkirakan lebih lanjut,” imbuhnya. .
Luhut juga menegaskan, jika ada bansos di masyarakat yang berlaku PPN 12%, maka APBN cukup untuk menggunakannya. Sebab, menurutnya, Prabowo tidak ingin membebani masyarakat.
“Iya APBN-nya banyak, penerimaan pajak kita bagus, saya kira bisa ratusan triliun lagi,” ujarnya.
Intinya Presiden tidak mau menambah beban rakyat. Jadi bagaimana bisa dikurangi. Pergerakan ekonomi bottom line juga butuh dana, tutupnya. (kanan/kanan)