Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlinga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan Barang Mewah Umum (PPnBM DTP), pajak pertambahan nilai (PPN) DTP kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) dan perumahan pada tahun 2025.
“Akan dilanjutkan tahun depan dan juga akan segera dibicarakan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait pengaturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mesin Pertanian (Alsanton) bagi petani. Insentif kredit investasi untuk mendukung industri padat karya juga akan dibahas.
“Usulan baru tersebut juga merupakan usulan pinjaman investasi atau revitalisasi industri padat karya,” lanjutnya.
Erlanga mengatakan, alasan banyaknya kelonggaran yang terus dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui rendah.
“Pertama, kita memahami daya beli masyarakat masih tergolong rendah sehingga perlu kita dorong pertumbuhannya,” jelasnya.
Menurut Erlanga, insentif PPN DTP merupakan komponen yang sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah. Menurut dia, kebutuhan utama masyarakat kelas menengah adalah perumahan dan mobilitas.
“Jadi dua hal ini kita usulkan diperpanjang. Berapa yang diperpanjang? Selalu ada pembahasan dengan Menteri Keuangan,” jelasnya.
Simak Video: Erlanga Pimpin Rakor, Prabowo Bahas 13 Arah
(kg/kg)