Jakarta –
Melihat ke belakang pada tahun 2024, kita melihat tahun yang penuh dengan insiden siber tanpa pandang bulu yang memakan banyak korban. Sangat memprihatinkan jika masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh para penipu yang tidak pandang bulu dan tidak bermoral. Keadaan tersebut diperparah dengan maraknya perjudian online yang seolah-olah menggunakan pinjol untuk menipu masyarakat, terutama masyarakat kelas atas dan menengah.
Masyarakat terjerumus dalam mimpi indah mendapatkan apa saja dengan mudah, uang yang seharusnya digunakan untuk makan dan pakaian dirampas. Pemerintah khususnya Komdigi berupaya keras untuk mengakhiri perjudian online jenis ini, dan baru-baru ini Komdigi meminta bantuan perbankan untuk membatasi penggunaan rekening bank dalam transaksi perjudian online.
Apakah itu cukup mengingat posisi Komdigi yang strategis sebagai pengambil kebijakan di bidang internet dan telekomunikasi? Ataukah Komdigi bisa melakukan hal lain?
Manfaat positif dari digitalisasi dan Internet adalah pemerataan akses Internet, yang berarti tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses terhadap barang dan jasa yang tersedia bagi semua komunitas selama mereka mampu mengakses Internet.
Dan biaya aksesnya sangat rendah atau hampir tidak ada biaya tambahan. Digitalisasi dan Internet telah menghilangkan banyak inefisiensi, seperti hilangnya perantara atau perantara, dan barang serta jasa dapat menjangkau konsumen secara langsung dengan harga lebih murah.
Digitalisasi ini juga berdampak pada banyak sektor bisnis, misalnya pariwisata di industri transportasi menyediakan layanan transportasi yang lebih murah dan efisien, dan e-commerce di industri ritel menyediakan produk dan layanan yang lebih andal dan lebih murah. Departemen yang utamanya memberikan layanan keuangan kepada masyarakat tanpa harus melakukan perjalanan ke kantor fisik.
Digitalisasi dan dampak negatif Internet
Namun sebaliknya, digitalisasi dan Internet telah membuka akses terhadap hal-hal negatif dan mempercepatnya dengan kecepatan dan cakupan yang luar biasa dan efektif. Ekses negatif tersebut masih kita rasakan hingga saat ini, seperti meningkatnya prostitusi online, penipuan, dan penipuan yang dapat dilakukan oleh penjahat secara online dan tidak dibatasi oleh hambatan geografis akibat penggunaan Internet.
Atau perjudian online, bentuk offline-nya sudah menjadi masalah besar di Indonesia dan sulit diatasi, namun secara teknis dapat dilokalisasi dan akses fisik dapat diawasi dan dibatasi. Namun, dengan bantuan digitalisasi dan Internet, ancaman transformasi perjudian offline menjadi perjudian online kini berkali-kali lipat lebih berbahaya dibandingkan perjudian offline.
Dan perjudian online berbeda dengan perjudian offline karena sulit untuk dilokalisasi dan dibatasi. Permasalahan utamanya adalah sasarannya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dengan tingkat literasi digital dan keuangan yang rendah, dan dampak jangka panjangnya seperti kecanduan yang sangat merugikan generasi muda Indonesia.
Peran Komdigi Jika ditanya lembaga terbaik dalam menangani permasalahan cybercrime ini, salah satu lembaga yang pasti akan muncul adalah Komdigi. Siapa saja wakil-wakil pemerintah yang disebutkan dalam pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2023 Republik Indonesia tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meliputi tugas pokok dan fungsi: Merancang dan merumuskan kebijakan di bidang Pos dan Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informasi, pengelolaan pos dan informatika, pengelolaan penerapan informasi , manajemen informasi dan komunikasi publik, manajemen sumber daya dan peralatan surat dan informasi, manajemen surat dan informasi, manajemen permintaan informasi, implementasi kebijakan di bidang manajemen. Informasi dan komunikasi publik.
Dengan kewenangan dan kekuasaan yang begitu besar, seharusnya Komdigi mampu melakukan hal-hal yang strategis dan bermakna untuk meredam dampak negatif digitalisasi yang berlebihan. Mungkin Komdigi juga perlu mulai memikirkan status dan kewenangannya sendiri.
Komdigi sebagai pengambil kebijakan harus mampu memposisikan diri secara strategis untuk memberikan akselerasi digital terbaik dan meredam dampak negatif digitalisasi dan Internet yang berlebihan terhadap masyarakat Indonesia.
Seperti nasihat Paman Ben kepada Spider-Man: Dengan kekuatan yang besar, muncul pula tanggung jawab yang besar. Dengan kekuatan yang besar, muncul pula tanggung jawab yang besar. Beberapa hal strategis yang mulai dilakukan Komdigi sudah menuju ke arah yang cukup baik. Misalnya saja ketika Komdigi meminta bantuan OJK dan perbankan untuk memantau dan memberantas transaksi perjudian online. dan pembatasan transfer pulsa seluler rupanya digunakan untuk transaksi perjudian online.
Komdigi harus mengambil inisiatif strategis yang berdampak langsung pada pembatasan ekses kriminal dan negatif akibat digitalisasi dan Internet, tidak hanya dengan memblokir situs iklan perjudian online, tetapi juga oleh koordinator perjudian online, akun perjudian online dan dengan mudah mengidentifikasi server game online yang sebenarnya. Perhatikan saja setiap iklan judi online yang mengidentifikasinya. Karena setiap iklan game online pasti akan fokus pada 3 pesan utama tersebut.
Selain itu, akan lebih baik jika Komdigi, dengan peran dan wewenangnya di bidang Postel, dapat memandu operator seluler untuk memberikan insentif bagi kartu pascabayar, yang kehadirannya sangat rendah di Indonesia. Faktanya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, dimana sebagian besar negara berkembang memiliki persentase kartu prabayar yang tinggi, dan negara-negara maju memiliki persentase kartu prabayar yang tinggi. Pengguna pascabayar.
Banyaknya penggunaan kartu prabayar memudahkan pelaku kejahatan dalam menjalankan operasionalnya, dan jika tingkat penggunaan kartu prabayar dapat dialihkan ke kartu pascabayar, hal ini akan memberikan dampak positif secara tidak langsung dan mengurangi penggunaan atau penyalahgunaan kartu telepon seluler. . melakukan kejahatan.
Selain itu, terdapat celah besar dalam persyaratan pendaftaran kartu prabayar. Meski kita semua tahu belum lagi nomor NIK dan KK, bahkan nama gadis ibu kandung warga Indonesia itu pun bocor dan dijual di dark web.
Penulis mengetahui bahwa mengubah tren dari prabayar ke pascabayar tidaklah mudah karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat, baik terkait instansi atau kementerian lain maupun operator seluler yang memiliki koneksi dan pengaruh kuat di pemerintahan.
Namun jika besaran tersebut diterapkan secara merata dan berlaku untuk seluruh operator, tentunya operator dan pemangku kepentingan harus memahami prioritas kepentingan para korban eksploitasi kartu prabayar. Saksikan video “Video: Komdigi Audit Sistem Internal Pasca Kasus Judol” (asj/asj)