Jakarta –
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengidentifikasi tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi oleh Prabowo.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, mengatakan tantangan pertama adalah masalah fiskal yang sedang mendapat tekanan. Menurut dia, belanja APBN pada tahun 2024 mencapai Rp3.613,1 triliun yang diharapkan dapat ditutupi oleh pendapatan nasional yang mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah utang negara.
“Juga terdapat permasalahan keuangan dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Mengingat kompleksitas perekonomian saat ini, kami berharap jajaran Kementerian Keuangan dapat melakukan terobosan,” kata Azib dalam keterangannya, Minggu. (20/10/2024)
Tantangan berikutnya adalah masih tingginya angka pengangguran. Dia mengatakan tingkat pengangguran akan menjadi 5,2% pada tahun 2024. Ia menilai perolehan investasi yang selalu melebihi target dalam lima tahun terakhir bukanlah solusi utama untuk menarik lebih banyak tenaga kerja.
Faktanya, terdapat kontradiksi seiring dengan meningkatnya churn rate (CRC) dan peningkatan inkremental output ratio (ICOR). Hal ini menunjukkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
Terakhir, permasalahan yang dihadapi Prabowo adalah kemiskinan. Ia mendesak pemerintahan baru untuk benar-benar menjalankan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
Dengan lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) berasal dari konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan jika kemiskinan dapat diberantas.
Selain itu, daya beli masyarakat juga harus meningkat. Berdasarkan statistik pada tahun 2024, tingkat kemiskinan akan mencapai 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa. Di sisi lain, hal menarik lainnya yang perlu dikhawatirkan pemerintah adalah lebih dari 96 juta penerima Bantuan Iuran Pusat (PBI) BPJS adalah masyarakat miskin.
Artinya, pemerintah perlu berhati-hati dengan data dasar sebagai landasan kebijakan ke depan. Masyarakat miskin masih terbebani dengan jumlah 25 juta atau 96 juta jiwa, tambahnya.
Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan keuangan dan tantangan ke depan. Hal ini terlihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, dimana lima dari delapan program tingkat tinggi terkait dengan bidang ekonomi. Meski demikian, ia meyakini reformasi struktural ekonomi masih diperlukan untuk menjadi solusi.
“Dengan melakukan perubahan mendasar di bidang perekonomian, diperlukan serangkaian kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor keuangan. Hal ini dapat dicapai jika Kabinet Menteri mau dan mampu menerjemahkan kerangka tersebut. Program Presiden adalah reformasi struktural,” imbuhnya.
Simak pujian Megawati kepada Prabowo: Menyelesaikan permasalahan ekonomi pada krisis tahun 1998
(membunuh/membunuh)