Jakarta –
Presiden Prabowo telah resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 kepada kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
Upacara digelar pada Selasa (10/12/2024) di Istana Negara Jakarta. Ia didampingi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Shri Mulyani mengatakan penyerahan tersebut merupakan awal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Oleh karena itu, Pak Presiden, kami ingin Saudara menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri dan kepala lembaga serta memberikan daftar hibah untuk disalurkan kepada gubernur daerah pada tahun 2025, ujarnya.
Shri Mulyani mengatakan APBN 2025 disusun pada masa transisi hasil pemilu 2025. Sebagai persiapan, pemerintah dan KHRD melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat optimal. . Terletak pada APBN 2025.
“Dukungan KHDR sangat baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk memberikan keleluasaan mengantisipasi format dan prioritas baru.”
Shri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Financial Conduct Authority (FCA) yang telah menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Sebab, hal tersebut dinilai sebagai ujung tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dikatakannya, APBN merupakan instrumen penting yang sangat menentukan pembangunan suatu bangsa serta melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi perubahan mendadak, gempa bumi, dan krisis perang.
“Hal ini menuntut APBN untuk menjaga reliabilitas, validitas, dan sistemnya agar tidak menjadi sumber permasalahan,” ujarnya.
Shri Mulyani menjelaskan, dirinya dan pemerintah telah menyepakati belanja negara untuk KHDR 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.
Dimana mencapai Rp2.701,4 triliun untuk mendorong program prioritas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Sedangkan Rp919,9 triliun dialokasikan untuk transfer daerah yang bertujuan mendukung dan mempercepat pembangunan ekonomi dan layanan inklusif.
Kemudian target pendapatan pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan tersebut akan dicapai melalui upaya maksimal dalam menghimpun sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Tonton juga videonya: KHDR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T
(tahunan/tahunan)