Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai acara EPIC Sales Launch di Alfamart Drive Thru, Alam Sutera, Tangerang, Banten pada Minggu (22/12/2024). Meski demikian, menurutnya dampak kenaikan PPN tidak akan terlalu besar.
Jadi, tentu saja dari kenaikan ini (PPN menjadi 12 persen) ada efek inflasinya. Namun relatif tidak terlalu besar, kata Airlangga.
Menurut Airlangga, sektor transportasi mempunyai dampak besar terhadap inflasi. Oleh karena itu, pemerintah membebaskan sektor transportasi dari PPN, yaitu. PPN 0% tahun depan. Hal ini juga menjadi insentif untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pembebasan pembayaran PPN juga diharapkan, terutama untuk bahan pokok penting. Airlangga menambahkan, pemerintah juga membayar PPN atas sejumlah barang pokok sehingga tetap sebesar 11%.
Jadi misalnya tepung terigu, minyak kita, lalu gula industri yang dulu bayar PPN 11 persen, masih 11 persen, bukan 0, jelasnya.
Selain itu, Pemerintah akan memberikan berbagai insentif lainnya pada tahun depan. Salah satunya adalah penurunan harga listrik sebesar 50% pada periode Januari-Februari. Lalu ada juga insentif pembelian rumah Rp 2 miliar tanpa PPN.
Dari segi mobilitas, PPN ditanggung oleh negara (DTP) untuk sepeda motor listrik. Begitu pula untuk mobil listrik, lanjutnya, bahkan ditambah pengurangan pajak penjualan Barang Mewah Angkutan Negara (PPnBM DTP) sebesar 3%.
“Yah, itu bukti pemerintah memperhatikan apa yang dibeli masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, transaksi QRIS tidak dikenakan PPN sebesar 12%. Menurut dia, seperti halnya transaksi dengan kartu debit, transaksi dengan kartu e-money tidak akan terpengaruh dengan kenaikan PPN hingga 12 persen. Oleh karena itu, kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi transaksi kepabeanan.
“Transportasinya bebas PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya (transaksi e-money) di jalan tol juga bebas PPN,” kata Airlangga yang ditemui usai acara.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya membeberkan dampak kenaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga pada tahun mendatang sejalan dengan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yaitu sebesar 5,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan masih akan tumbuh di atas 5%. Dampak kenaikan PPN menjadi 12% terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap terjaga sesuai target APBN sebesar 5,2%. “, kata Febrio. dalam pengumuman resminya, Minggu (22 Desember 2024).
Selain itu, Febrio mengatakan inflasi akan tetap rendah dibandingkan target APBN 2025 sebesar 1,5%-3,5%. Berdasarkan perhitungannya, dampak kenaikan PPN sebesar 12% hanya menambah 0,2% inflasi.
“Inflasi saat ini rendah dan mencapai 1,6%. Pengaruh kenaikan PPN menjadi 12% adalah 0,2%,” ujarnya. (kilo/kilo)