Jakarta –
Sejumlah menteri bertemu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Pertemuan dilaporkan terjadi antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Usai pertemuan, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perumahan dan Cipta Karya Fahri Hamzah berangkat bersama.
Saat ditanya soal PPN 12% yang kabarnya akan tetap berlaku, Sri Mulyani bungkam. Dia hanya menyuruh Airlang, Menteri Koordinator Perekonomian, untuk menanyakan langsung kepada Hartarto.
Nanti Pak Menteri Koordinator, ujarnya singkat saat masuk ke dalam mobilnya, Selasa (3/12/2024).
Tak lama setelah itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli keluar. Ia juga mengatakan, salah satu hal yang dibahas pada pertemuan sore itu adalah soal PPN seharusnya sebesar 12 persen.
“Program ini masih dibandingkan kalau mau diperdebatkan.
Ditanya apakah PPN 12% masih berlaku pada 2025, Yassieli mengaku harus menanyakannya kepada Sri Mulyani dan Airlangga.
“Tanya Menkominfo dan Bu Ani,” tutupnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan, Makroekonomi, dan Keuangan Internasional Pargiono mengatakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan terus berlaku mulai Januari 2025.
Namun, menurut Pargiono, kebijakan tersebut mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli. Beberapa diantaranya adalah kelompok sosial miskin, kesehatan dan pendidikan.
“Jadi kita masih dalam proses menuju ke sana, jadi itu akan terus berlanjut. Tapi kalau kita lihat marginnya, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat, jelas ada pengecualiannya: ada masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. ” katanya. – kata di seminar. 100 Ekonom Indonesia di Bank Mega Tower, Selasa (3/12/2024). (batang/gambar)