Jakarta –
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Julhas) angkat bicara soal anggaran makanan bergizi gratis (MBG) yang diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan oleh Badan Gizi berdasarkan Peraturan Kementerian Pangan.
Zulhas mengatakan, menu makanan bergizi gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemen Kew), Badan Gizi, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Anggaran Badan Gizi totalnya 71 triliun rupiah, tapi tentu isinya akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, Kementerian Gizi, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Ada pembahasan, tapi pelaksanaannya tetap jalan. . “Keluar, saya mohon tetap di tempat,” kata Zouhas kepada wartawan di Gedung DPR. Jakarta, RI, Senin (12 Februari 2024).
Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000 per anak sesuai dengan harga pangan saat ini, Julha meminta bertanya kepada Menteri Keuangan Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.
“Iya nanti bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan dan Balai Gizi. Karena kalau kita bahas Rp 10.000 itu bukan peran saya, saya yang melaksanakannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan setiap makanan bergizi gratis akan dibanderol Rp 10.000. Awalnya ia menginginkan Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.
“Rata-rata kurang lebih kita mau kasih indikatornya Rp 10.000 per hari per anak, per ibu hamil. Kita maunya Rp 15.000, tapi syarat anggarannya. Kami hitung mungkin cukup Rp 10.000, “cukup berkualitas dan bergizi,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Prabowo menjelaskan, rata-rata keluarga penerima bantuan pangan gratis memiliki sekitar tiga hingga empat anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapat Rp 30.000 berupa makanan bergizi, yang jika dihitung dalam satu bulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.
“Diperkirakan memiliki minimal tiga hingga empat anak, setiap keluarga minimal atau rata-rata mendapat Rp 30.000 per hari, yang sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta,” jelas Prabowo.
Prabowla yakin jika program ini dilengkapi dengan bantuan sosial dan manfaat sosial lainnya, pemerintah bisa menjamin seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi buruh.
“Saya kira saat ini sudah sangat optimal dan tentunya kita ingin memperbaikinya ke depan,” kata Prabowo.
(acd/acd)