Jakarta –
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) IV. Komisaris Besar Rokhmin Dahuri menyatakan negara yang lebih dari 100 juta penduduknya bergantung pada impor pangan tidak akan berkembang.
Hal itu dikatakannya sejalan dengan pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Oleh karena itu, Dahuri menilai pemerintah harus menyiapkan strategi untuk mendukung pangan dalam negeri.
Dahuri dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024) mengatakan, “FAO pernah menyatakan bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa dan bergantung pada impor pangan tidak dapat berkembang.” katanya.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan beberapa waktu lalu, Dahuri juga mendukung penuh langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui program pencetakan beras.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengidentifikasi Merauke sebagai kawasan strategis swasembada pangan Indonesia dengan mengoptimalkan lahan seluas 40.000 hektar di Distrik Kurik dan pembuatan sawah di Desa Wanam, Distrik Ilwayab.
Pemerintah juga menargetkan lahan seluas 1 juta hektar di Merauke pada tahun 2029 untuk program pencetakan sawah. Dahuri juga menilai program pencetakan sawah di Merauke merupakan terobosan penting untuk mendukung program swasembada pangan.
Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah dengan membuat sawah di luar Pulau Jawa, khususnya di lahan subur dan subur, ujarnya.
Menurutnya, tantangan mencapai swasembada terletak pada berbagai aspek, seperti pemahaman akan pentingnya kemandirian pangan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, serta pada hilirisasi pertanian.
“Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa perlu serius menggarap sektor pangan,” tutupnya.
Sekadar informasi, pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat swasembada pangan melalui program optimalisasi lahan dan pembukaan sawah hingga 3 juta hektar.
Yudi Sastro, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, mengatakan kemajuan pembangunan gudang pangan di Merauke memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini berdampak pada perekonomian masyarakat setempat,” jelas Yudi.
Yudi menambahkan, pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi yang efektif.
“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga hilirisasi pengolahan. Tahun depan kami investasi pembelian mesin pengering vertikal agar hasil panen bisa memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ujarnya. (tahunan/tahunan)