Jakarta –
Selama dua hari ke depan, pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari tarif sebelumnya 11% menjadi 12%. Kebijakan ini akan terus berlanjut meski menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan.
Seperti diketahui, aturan baru ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Saat itu, kebijakan tersebut dibahas bersama di DPR RI, delapan fraksi sepakat (kecuali PKS) untuk menyetujui aturan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, meski tarif PPN sudah naik menjadi 12%, namun sejauh ini tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan berbagai negara di dunia. Namun beberapa pihak menyebut PPN Indonesia masuk dalam kategori agak tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Saat ini PPN tertinggi di Asia Tenggara ditempati oleh Filipina dengan tarif 12%, di bawahnya ada Indonesia dengan tarif 11%.
Dampak kenaikan PPN dinilai memberikan pukulan telak bagi masyarakat kelas menengah dan miskin. Menurut studi Center for Economic and Legal Studies (Celios), kenaikan PPN bisa meningkatkan belanja masyarakat, namun peningkatan pendapatan dinilai minimal. Kenaikan pajak pertambahan nilai juga dinilai berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini mencerminkan pengalaman tahun 2022. Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada bulan April, tingkat inflasi meningkat dari 3,47% menjadi 4,94% pada bulan Juli tahun yang sama.
Mengutip detikFinance, pemerintah menyatakan hanya barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12%, termasuk bahan pangan premium (beras premium, buah, ikan, dan daging), layanan kesehatan premium, layanan pendidikan premium, dan listrik untuk pelanggan dalam negeri hingga 3.500. VA-6600 VA. Sedangkan barang bebas PPN adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur dan ikan, serta susu. Begitu pula dengan pendidikan, kesehatan, keuangan, pekerjaan, asuransi, dan pelayanan air.
“PPN tahun depan naik 12% mulai 1 Januari, tapi untuk barang yang dibutuhkan masyarakat, PPNnya ringan atau 0%,” kata Airlangga Hartarto, dikutip detikJatim, Senin (16/12).
Airlangga juga memastikan kebijakan fiskal ini tetap menjaga prinsip pemerataan dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai insentif pun diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mulai dari pembebasan PPN sembako hingga bantuan bagi UMKM.
Beberapa pihak juga menilai pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan melampaui batas 5 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%. Angka tersebut akan terus meningkat hingga 4,9-5,7% pada tahun 2026 jika berhasil didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Sementara itu, Presiden Apindo Shinta W Kamdani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,9% hingga 5,2%.
“Prediksi kita tahun depan 4,9% – 5,2%, dengan tren 5 atau lebih, jadi di 5,1% – 5,2%,” ujarnya, Kamis (19/12) dalam konferensi pers di kantor Apindo Jakarta.
Shinta mengatakan, stagnannya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik global maupun domestik. Meski begitu, Presiden Prabowo tetap optimis dengan momentum perekonomian Indonesia, meski saat ini berjalan di tengah ketidakpastian global. Ia juga berjanji akan memperjuangkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
“Saudara-saudara, kita bangga bahwa PDB kita, produk domestik bruto kita, tumbuh pesat. Tumbuh pesat di tengah ketidakpastian global. Namun kita juga harus menyadari bahwa pertumbuhan ini tidak merata. Memang sebagian penduduk kita masih dalam kondisi mengkhawatirkan. “Mereka masih bisa kita klasifikasikan sebagai kelompok miskin,” jelas Prabowo di hadapan para santri Al-Azhar di Kairo, Mesir, seperti dilansir YouTube Sekretariat Presiden.
“Ini keputusan saya, pemerintahan saya, kami ingin berjuang sekuat tenaga untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” tambah Prabowo.
Lantas seberapa besar pengaruh ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia? Apakah tahun 2025 merupakan tahun cerah bagi dunia investasi di Indonesia? Simak pembahasannya hanya di ulasan editorial bersama Editor detikFinance
Puluhan kontraktor katering di Kota Kediri mengaku menjadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur dengan program makanan bergizi gratis. Tercatat 72 pengusaha katering yang telah membayar uang muka sebesar Rp 1 juta menjadi korban. Sementara programnya belum ada kejelasan. Salah satu korban, NM (45), mengaku tertarik karena dijanjikan kontrak berdurasi 5 tahun sebagai pemasok makanan. Bagaimana kelanjutan kasus penipuan ini? Apakah ada kemungkinan pemilik restoran bisa mendapatkan uangnya kembali? Yuk simak selengkapnya di segmen Detik Indonesia bersama Redaksi Detikjatim
Menjelang akhir tahun 2024, banyak orang yang memotivasi diri untuk memperbaiki diri dengan menata dan menetapkan resolusi tahun baru. Namun tidak jarang resolusi tersebut hanya sekedar omongan dan tidak dilaksanakan. Untuk menghindari kegagalan tersebut, nantikan tips sukses membuat resolusi tahun baru yang realistis bersama psikolog klinis Veronica Adesla di Sunsettalk nanti. Ikuti terus ulasan berita mendalam detikcom sepanjang hari, live Senin hingga Jumat pukul 15:30-18:00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pastikan untuk mengikuti analisa pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Kirimkan tanggapan Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik-detik sore, bukan sekadar sorakan!” (menjauh/menjauh)