Jakarta –
Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edwards mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (COMDIG) fokus pada tumpukan tugas yang ada saat ini, termasuk penyelesaian lelang frekuensi, pusat data nasional, dan pekerjaan di RT/. RW Bersih
Selama sisa tahun 2024, Comdigy, kementerian digital, akan lebih fokus pada kekacauan internal dengan mengungkap staf yang melindungi situs perjudian online. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Teknologi Mutia Hafid memimpin kementerian ini dan menata ulang jajaran bawahannya agar selaras dengan visi transformasi digital Presiden Prabowo.
Ian Comdigi mencontohkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada tahun 2025, yang terdekat adalah tawaran berulang yang gagal terlaksana tahun lalu. Sementara itu, di sisi lain, kebutuhan digital semakin meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga kebutuhan frekuensi dari operator seluler pun semakin banyak.
“Lelang frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz. Dengan harga penawaran yang wajar dan kewajiban seperti perkembangan dan kemajuan di sektor tertentu,” ujarnya kepada detikINET.
Dia mengatakan lelang frekuensi seharusnya sudah live pada kuartal tahun ini. Ia meyakini lelang frekuensi tiga pita bisa dilakukan secara bersamaan asalkan harga lelangnya wajar.
Dan yang tidak berubah dari nilai awal pembayarannya, seperti yang dikatakan Ian, hanya awalnya dipensiunkan atau diregangkan atau apalah.
“Semakin lama frekuensi lelang (keterbatasan sumber daya alam) ditunda maka masyarakat tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Sesuai asas pertama sumber daya alam dalam undang-undang telekomunikasi adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya. .
Pemerintah telah mengusulkan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi Frekuensi, dan Hak Pakai Infrastruktur (BHP).
“Jadi tekanan regulasi pada operator membuat operatornya sehat,” ujarnya.
Ian juga mengatakan untuk memberantas perjudian online dan penipuan pada layanan online seperti RT/RW Net dapat diaudit dan terbuka untuk diukur kinerjanya. Jadi ada penilaian yang jelas saat ini.
Sedangkan untuk mewujudkan transformasi digital di Tanah Air, Ian mengatakan dilakukan secara bertahap yakni dengan mewujudkan 100% Internet (BAKTI Komdigi dan ISP, BUMN, BUMS atau lainnya).
Hyperplatform Indonesia (seperti Satu Sehat, Mypertamina dan lainnya), data Indonesia (salah satu sumber daya yang dikendalikan pemerintah dan memiliki nilai komersial tertinggi) harus disimpan di Indonesia – Pusat Data Nasional / Pengolahan Data. Dalam hal ini pemerintah sudah memberinya kewenangan di Komdigi,” ujarnya.
Selain itu, kata Ian, Humas Komdigi akan membangun tenaga PPNS yang berintegritas dalam pengawasan, pengawasan, dan koordinasi peraturan, termasuk perlindungan informasi pribadi. Pekerjaan rumah terakhirnya adalah membuat regulasi hukum yang bersumber dari UU PDP dan regulasi Open Backbone Indonesia. Simak video “VIDEO: Menkominfo Meutya Terisak Minta Maaf kepada Staf yang Terlibat Judol” (agt/rns)