Jakarta –
Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok termasuk di antara negara-negara Asia yang menghadapi permasalahan serius dalam menurunkan angka kelahiran. Hal ini rupanya diprakarsai oleh Vietnam, negara tetangga Indonesia.
Tingkat kesuburan di Vietnam turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut angka kelahiran di Vietnam berada di bawah tingkat “pengganti” sebesar 2,0, atau tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan populasi dari generasi ke generasi.
Wakil Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thi Linh Huong mengatakan tren ini akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
“Salah satu alasannya adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dan provinsi tidak cukup untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat saat ini,” kata Huong dari SCMP, Selasa (31/12/2024).
Situasi ini sungguh membuat khawatir pemerintah Vietnam. Seiring dengan penurunan angka kelahiran secara perlahan, populasinya juga mengalami penuaan.
Untuk memulihkan situasi, Vietnam mulai mengadakan acara kencan bagi warganya serta membagikan poster promosi untuk mendorong generasi muda agar memiliki lebih banyak anak. Perubahan demografi dan kebutuhan finansial berkontribusi terhadap pergeseran masyarakat yang memilih keluarga kecil.
Penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, penuaan populasi yang cepat, dan tekanan pada Jaminan Sosial.
Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), Vietnam merupakan salah satu negara dengan populasi penuaan tercepat. Pada tahun 2019, penduduk berusia 60 tahun ke atas akan mencapai 11,9 persen dari total populasi, dan jumlah ini akan meningkat menjadi lebih dari 25 persen pada tahun 2050, kata Dana Kependudukan PBB.
Selain itu, Vietnam juga sedang mempersiapkan rancangan undang-undang kependudukan untuk meningkatkan kesuburan, termasuk mendukung pekerja anak. Undang-undang juga mengusulkan revisi kebijakan disipliner sehingga keluarga dengan 3 anak atau lebih tidak dihukum.
Rancangan undang-undang tersebut diharapkan akan diserahkan ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan pada sidang kesepuluh pada awal tahun 2025, dan akan dilakukan pemungutan suara pada tahun depan. Tonton video “Video: Tingkat Pernikahan Rendah, Presiden Korea Selatan Ejek Ungkapan “Saya Hidup Sendiri”” (avk/suc)