Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavin menyoroti penggunaan anggaran Rp10 miliar untuk Program Pencegahan Stunting. Namun anggaran tersebut tidak digunakan secara efisien.
Hingga saat ini, sosialisasi masyarakat mengenai program penundaan pembangunan hanya memiliki anggaran sebesar $2 miliar, kata Tito. Sisanya digunakan untuk studi banding dan evaluasi.
“Ada program stunting anggarannya Rp10 miliar. Rakor, studi banding dan biaya lainnya Rp6 miliar. miliar “di anggaran stunting,” ujarnya dalam acara Anugerah APBD 2024 dan Rakornas Keuangan Daerah, Rabu (18 Desember 2024).
Berbekal temuan tersebut, Tito kemudian meminta para menteri keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal berbagai proyek yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar. Salah satunya adalah perjalanan bisnis.
Tito mengatakan, hal ini disebabkan oleh keputusan pemerintah yang memangkas anggaran pelayanan hingga setengah dari anggaran yang ada.
“Kemarin jam 5 sore saya diskusi dengan Menteri Keuangan soal pengurangan separuh perjalanan dinas K/L. Saya juga sampaikan kepada Direktur Keuangan Daerah bahwa nanti kita akan melakukan perjalanan dinas atau akan meninjau anggaran untuk melihat apakah ada inefisiensi. banyak inefisiensi,” katanya.
Selain itu, banyak program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak memiliki pedoman yang jelas, seperti program peningkatan pertemuan. dan harus dikurangi.
“Ada rencana lain lagi. Maksudnya rapat itu untuk penguatan. Itu yang saya sampaikan ketika situasi sedang kuat. Jadi tolong jangan bohongi kepala daerah lain, Sekda, dan BPKAD Permainan BKAD yuk, mentalnya sudah berubah.