Jakarta –

Menteri Keuangan Bapak Mulani Andrawati menekankan pentingnya transparansi anggaran daerah yang harus dijaga bersama. Hal ini juga menyoroti persoalan pembangunan daerah yang belum kunjung membaik.

Menurut Menteri Keuangan negara tersebut, buruknya pembangunan telah mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perspektif kritis untuk memantau kinerja pemerintah.

“Kalau kita masih kecewa, bagaimana ini tidak mempengaruhi pembangunan, coba kita lihat, kalau di daerah, kenapa Pemda saya belum terbentuk, mari kita buka bersama, APBD-nya dapat berapa?” berapa banyak yang akan kita transfer?

Dengan begitu, pembangunan negara bisa dilakukan secara bersama-sama. Meski ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, Sri Mulani menganggap hal tersebut wajar saja karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Ditambahkannya, “Perbedaan pendapat itu wajar, kritik itu wajar, masyarakat menyebutnya demokrasi bebas, tapi mari kita selesaikan bersama-sama, mari kita gunakan alat APBN publik ini, alat uang kita, semua uang kita, rakyat.”

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peran APBN dalam menjaga keamanan Indonesia. Segala sesuatu mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum berperan dalam APBN.

“Kalau di jalan raya bisa berkendara dengan aman, karena Indonesia aman, tidak datang dengan sendirinya, semua dibantu dan didukung APBN,” ujarnya.

Penegakan hukum, keamanan, pemerintah daerah, pelayanan publik, kalau masyarakat masih tidak senang, itu tidak setara, mari kita selesaikan bersama. Ini negara kita ya, kalau kita mengincarnya, kata Siri Itu bagus. Maulana.

Tonton Juga Video: Sri Molyani Jelaskan Situasi APBN 2024: Defisit Kecil

(Ili/Ens)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *