Jakarta –
Dewan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan akan memantau program makan bergizi gratis tersebut. Sebab, terintegrasi dengan sektor ketahanan pangan.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan, ke depan pihaknya akan menantang berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan kelancaran pengadaan dan distribusi pangan.
“Baik logistik, cara distribusi, atau melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dalam lelang, tender, mekanisme harga, dari awal rantai pasok hingga distribusi benar-benar terjadi persaingan usaha yang sehat,” ujarnya di KPPU. kantor pada Rabu (Agustus 2025) 1 Januari).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Economic and Legal Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) yang baru diluncurkan Senin (1 Juni) masih memiliki berbagai kendala terkait keterlambatan pangan. pengiriman. .
“Permasalahan yang masih ada adalah logistik dan cara distribusinya. Jadi kemarin pertama kali ada sekolah yang datang memberikan makanan bergizi gratis. Hanya masalah Jabodetabek yang masih menjadi masalah,” kata Bima pada seminar Business Competition Outlook 2025. .Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Ia kemudian juga mengingatkan agar proses pengadaan bahan pangan MBG sebaiknya diperoleh dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan partisipasi masyarakat untuk menikmati proyek MBG.
“Karena responden menginginkan 85% pasokan makanan bergizi gratis berasal dari produk lokal, UMKM, atau badan usaha terutama sektor produksi. Kalau seperti ini, sesuai keinginan Pak Prabowo, akan terjadi knock-on effect,” ujarnya. dikatakan.
Namun, jika nantinya proses pengadaan dan pendistribusian bahan pangan dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi, Bima meminta Dewan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut terlibat dalam pengawasan rencana tersebut.
“Tapi kalau mulai impor susu formula, impor sapi, dan dikoordinasikan oleh konglomerat yang punya kepentingan dan kekuasaan pribadi, sepertinya mereka hanya akan mendapat kartu kuning dari KPPU,” ujarnya.
Lihat juga video: Strategi pengusaha F&B menyiapkan menu MBG dengan anggaran Rp 10.000
(keren keren)