JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur AA Ranyala Mahmoud Mattalitti mengatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan) telah mengumumkan beberapa pupuk tambahan yang telah diproduksi selama ini. Hal ini akan menghambat produksi. LaNyalla menilai kekurangan ini berdampak besar pada mudahnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Baginya, tindakan Amran semakin memperjelas bahwa swasembada pangan akan segera tercapai. “Saya yakin apa yang dilakukan Pak Amran merupakan keputusan strategis dan juga kebijakan untuk mendukung petani,” kata Pak Ranyala dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24 Desember 2024). Menurutnya, sektor pertanian adalah yang paling penting sektor ini dan merupakan sektor yang paling strategis dalam memperkuat perekonomian negara, khususnya melalui produksi dan hilirisasi. Oleh karena itu, pengembangan yang berkelanjutan dinilai tepat peta jalan yang telah ditetapkan ini menunjukkan bahwa peta jalan untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia semakin mendapat perhatian dan kebutuhan. Pangan merupakan prioritas yang strategis, jika kita ingin penguatan kedaulatan negara menjadi prioritas,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Pak LaNyalla berharap seluruh kementerian dan lembaga teknis yang bertanggung jawab di bidang pangan dapat mendukung penuh capaian dan perbaikan yang dilakukan Kementerian Pertanian saat ini. Kementerian yang dianggap terlibat langsung antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan yang membantu pendistribusian kompos baik di darat maupun di laut. “Saya yakin kalau semuanya berjalan sinergis dan terkoordinasi, tidak lama lagi kita bisa mengurangi impor pangan kita secara signifikan, dan kita mau berkembang dan menjadi tuan pangan.” Hal ini kontradiktif karena pasokan pangan dari negara lain. negara dibutuhkan untuk memberi makan rakyatnya, dan Indonesia adalah negeri yang subur dan kaya. Sementara itu, Amran mencontohkan, pemerintah telah mengurangi 145 peraturan pupuk tambahan yang saat ini melibatkan 12 kementerian. Langkah itu diambil untuk menyelesaikan sengketa distribusi pupuk bersubsidi.
“Ini adalah kemenangan bagi petani Indonesia. ” tutupnya. Simak video “Jokowi Ingin Subsidi Pupuk Ditingkatkan Jadi Rp14 Triliun” (prf/ega)