Jakarta –
Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyerahkan ringkasan hasil pemeriksaan periode pertama tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto.
BPK mengeluarkan opini atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 79 LKKL dan satu LKBUN, serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada empat LKKL (Kementerian Komunikasi dan Informatika). . ), Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Pangan Nasional).
“BPK mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama baik yang dicapai dan penegasan ideologi dan tujuan masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2024).
Terkait pembentukan Pemerintahan Merah Putih, BPK mengapresiasi terbitnya Keputusan Perdana Menteri Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Kekayaannya pada Masa Transisi Antar Kementerian dan Lembaga, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai hal tersebut. penunjukan kementerian/kementerian yang mengelola pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Kali ini, Esma Yatun juga memberitakan kiprah BPK di kancah internasional sebagai pusat penelitian eksternal di berbagai organisasi internasional (Badan Khusus PBB, organisasi terkait PBB, dan United Nations Committee on Foreign Investigators). Untuk lebih meningkatkan kiprah BPK di kancah internasional, BPK meminta dukungan Presiden RI dengan menunjuk BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan PBB memutuskan pada November 2025. (Item/bentuk)