Jakarta –
Serikat Pekerja Jawa Barat dan Serikat Pekerja DKI Jakarta mengancam akan menggelar aksi protes selama tiga hari pada 24, 27, dan 28 Desember 2024 di depan Istana Negara.
Syed Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan ada 50.000 buruh yang akan mengikuti aksi tersebut. Ia menilai Istana Negara menilai Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menambah luas utang minimum A strategis.
Ia mengatakan dalam konferensi pers virtual, Kamis (19 Desember 2024), “Akan ada sekitar 50.000 pekerja dari Jabar dan DKI, terutama Jawa Barat. Pekerja dari Jabar dan DKI ada 50.000 atau lebih.
“Kenapa harus ke Gedung Sate karena buruh Gubernur Jabar Bey Machmudin menentang presiden. Buruh ingin meminta bantuan presiden,” imbuhnya.
Selain itu, Said juga ingin agar Prabowo segera mencopot Bei Mahmuddin dari jabatannya sebagai penguasa Jawa Barat. Ia pun meminta kepada Pemprov Jabar segera menandatangani undang-undang Penjabat Gubernur (SK) Jabar untuk mendirikan UMSK di 18 kabupaten/kota di Jabar berdasarkan usulan Bupati/Walikota Jabar.
Ketua Umum Partai Buruh ini mengungkapkan, UMSK belum terbentuk di banyak kabupaten/kota di Jabar, antara lain di Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Canju, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Chima Xi dkk. Hal ini pun diakuinya aneh karena dari 18 kabupaten dan kota, hanya Depok yang mendirikan UMSK.
“Singkirkan Gubernur Jabar Ben Mahmuddin karena menentang Presiden Prabowo Subianto. Karena tiap tahun membuat kekacauan. Ben Mahmuddin membuat kekacauan. Masyarakat mengira dia dan pengusaha tekstil Korea punya hubungan erat,” ujarnya.
Meski begitu, Said menegaskan jika Pemprov Jabar tidak melepas UMSK, maka hal tersebut merupakan pilihan terakhir. Sementara itu, ia kini mengaku sedang bekerja sama dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasko Ahmed untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Ia pun ingin agar Dasko menghubungkan langsung tuntutan buruh dengan Prabowo. Said yakin Dasco bisa memberikan solusi pra-implementasi.
“Nah kalau di Jabar, sebelum terjadi kisruh pembunuhan besar-besaran, saya juga sudah bicara dengan Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI. Saya berharap ada solusi agar proyek itu tidak terlaksana.”
Terhubungnya Jawa Barat dan DKI Jakarta dipilih karena kedua kawasan ini merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia. Ia mengatakan, sekitar 70% perusahaan berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan sekitar 60% pekerjanya berada di dua wilayah tersebut.
“Jika pada tanggal 24, 26, 27 Desember (2024) tidak ada keputusan yang diambil, maka pekerjaan ini akan dilakukan, pekerjaan ini akan dilakukan di istana kerajaan, dan jika mengganggu perekonomian, itu tugas Mahmouddin. bekerja untuk masalah ekonomi atau kegiatan lainnya,” tutupnya. (FNL/FNL)